JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) bakal menggelar focus group discussion (FGD) guna mengulas penyelarasan tatanan infrastruktur jalan bebas hambatan demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan sebagai peran vital menopang konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
ATI berkomitmen menunjang agenda pemerintah dalam mendongkrak mutu layanan publik, keselamatan lalu lintas, hingga modernisasi sistem transportasi nasional.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono.
Masyarakat, sambung Rivan, memerlukan fasilitas jalan tol yang aman, nyaman, bermutu, serta terpercaya.
Oleh sebab itu, ATI berbarengan dengan pemerintah terus berkolaborasi guna menjaga keberlangsungan industri sekaligus menjamin masyarakat memperoleh pelayanan jalan tol yang paling baik.
Jaringan jalan bebas hambatan yang telah beroperasi di Indonesia saat ini tercatat menembus 3.115,98 kilometer (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi dana investasi mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun mencakup ruas dalam tahap pengerjaan fisik serta persiapan.
Di sisi lain, daya dukung pendanaan pemerintah memiliki keterbatasan.Dengan demikian, dibutuhkan terobosan regulasi dan pola pembiayaan yang sanggup memacu keterlibatan pihak swasta.
Sebagian besar bentangan jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga membutuhkan keserasian struktur keuangan yang sehat demi menjaga kelangsungan pengusahaan jangka panjang.
Situasi ini kian terbebani oleh maraknya angkutan over dimension over loading (ODOL) yang mempercepat kerusakannya secara fisik dan membahayakan para pengguna jalan.
Forum diskusi ini hadir sebagai ajang tukar pikiran solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyerasikan kebijakan aturan, merawat iklim investasi, termasuk dorongan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan porsi modal swasta serta perbaikan mutu layanan tol di seluruh Indonesia.
Hasil kesepakatan tersebut nantinya diserahkan sebagai materi masukan strategis yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
Adapun pengerjaan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan utama.Kegiatan ini dijadwalkan dibuka dengan kata sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi interaktif ini bakal dipandu oleh pakar manajemen Rhenald Kasali, dengan menghadirkan pembicara utama Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro.
Pertemuan ini bakal melibatkan utusan lembaga legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta jajaran Kementerian dan instansi terkait.
Unsur kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, turut hadir perwakilan lembaga negara dan pengawasan, seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Ulasan ini juga diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, di antaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, guru besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik.
Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha turut hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Asosiasi Jalan Tol Indonesia, kalangan perbankan, serta penanam modal.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menegaskan bahwa kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri menjadi pondasi utama dalam merumuskan skema pembiayaan serta regulasi jalan tol yang berkeadilan.
"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper)," tutur Kristianto.
