BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, pengerjaan fasilitas fisik bukan sekadar sarana memperbaiki sarana jalan dan konektivitas, melainkan juga wadah menciptakan lapangan kerja serta memutar roda perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons dinamika di Jawa Barat yang mana sarana fisiknya dinilai semakin maju, tetapi angka pengangguran dilaporkan masih cukup tinggi.
"Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (11/8/2026).
Eks Bupati Purwakarta itu membeberkan, pembangunan sarana fisik baik secara langsung maupun tidak langsung sanggup menyerap banyak tenaga kerja.
Sebab, ada banyak pihak terhubung dalam proses pengerjaannya, mulai dari buruh bangunan, pengemudi angkutan, hingga penyedia pasokan material.
"Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah," kata Dedi.
Dedi mengutarakan bahwa kelengkapan sarana yang baik mempermudah para penanam modal untuk masuk.
Menurut Dedi, penanam modal bakal meninjau kondisi akses jalan, pasokan listrik, jaringan komunikasi, saluran gas, hingga air bersih sebelum memulai usaha.
"Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi maka orang akan bekerja," tutur Dedi.
Kendati demikian, derasnya arus modal masuk harus diimbangi oleh kesiapan para pekerja lokal.
Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia industri agar warga setempat dapat memperoleh peluang kerja.
"Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan karena lingkungannya, para pekerjanya berasal dari lingkungan. Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri," ucap Dedi.
Di sisi lain, Dedi menilai peningkatan standar upah menjadi tantangan tersendiri bagi sektor industri padat karya.
Sejumlah pabrik dapat merelokasi usaha mereka ke daerah atau negara lain ketika beban biaya tenaga kerja merangkak naik.
"Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kami harus membangun keseimbangan," ujarnya.
Dedi melengkapi, standar kesejahteraan buruh tak melulu dinilai dari besaran gaji.
Pihak pemerintah perlu ikut memangkas pengeluaran hidup pekerja lewat penyediaan layanan pendidikan, pasokan air bersih, listrik, serta angkutan umum.
Dengan cara itu, kata Dedi, biaya hidup yang makin murah bakal mendongkrak tingkat kesejahteraan warga tanpa bergantung sepenuhnya pada kenaikan gaji.
"Yang menjadi problem adalah meningkatnya pendapatan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengeluaran. Ini yang menjadi problem hari ini. Ini juga PR kami bersama yang harus diselesaikan secara bijak dan berpikirnya," pungkas Dedi.
