JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemkab Nagan Raya, Aceh, agar menyegerakan penyerapan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).Langkah tersebut krusial supaya perbaikan infrastruktur serta pemulihan roda kehidupan warga terdampak dapat langsung terealisasi di lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas PRR per 10 Agustus 2026, realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru menyentuh Rp209,57 juta atau sekitar 0,74 persen dari total alokasi Rp28,29 miliar.Mayoritas program masih tertahan di tahap perencanaan dan pengadaan, sehingga dampak penggunaan dana belum dirasakan secara optimal oleh warga.
Porsi terbesar tambahan TKD disalurkan untuk sektor infrastruktur yakni Rp17,19 miliar.Selebihnya dialokasikan pada pemulihan pertanian Rp6,54 miliar, sektor pendukung lain Rp3,36 miliar, serta bidang pendidikan Rp1,20 miliar.Komposisi dana ini menuntut penanganan konkret berupa pekerjaan fisik serta layanan pemulihan yang presisi.
Langkah cepat sangat dibutuhkan mengingat banyak lokasi vital memerlukan penanganan segera, seperti area tanah longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur.
Fasilitas jembatan yang terputus tersebut sampai sekarang belum diperbaiki, sehingga penduduk setempat terpaksa mengandalkan perahu untuk melintasi sungai.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kemendagri, Imran, menegaskan minimnya realisasi dana wajib direspons lewat tindak lanjut yang terukur oleh Pemda beserta dinas terkait.Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan monitoring di Bappeda Nagan Raya, Senin (10/8/2026).
"Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak. Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen," kata Imran dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai lambatnya penyerapan anggaran bukan sekadar menghambat penyelesaian program, melainkan turut menunda pemulihan sarana mobilisasi dan mata pencaharian warga.Oleh sebab itu, Satgas PRR mendesak Pemda memberikan perhatian prioritas pada keterisolasian warga di sekitar Jembatan Gunong Kong serta area infrastruktur rusak lainnya.
"Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya," ujar Imran.
Dirinya menekankan dana yang sudah dialokasikan harus terserap optimal, akuntabel, serta mengutamakan kebutuhan rakyat.Progres realisasi yang positif juga bakal menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam menentukan alokasi dukungan dana tahap berikutnya.
Satgas PRR mengingatkan Pemda agar segera mengejar ketertinggalan melalui percepatan pengadaan, penandatanganan kontrak, dan eksekusi lapangan.Penegasan ini penting mengingat periode anggaran 2026 sudah memasuki paruh kedua dengan rentang waktu yang semakin sempit.
"Kami harus mulai fokus untuk mengejar ketertinggalan. Kami hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia," ujar Imran.
Merespons imbauan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, memastikan Pemda bakal merumuskan skema kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi tiap OPD.
"Pelaksanaan kegiatan akan dikawal secara mingguan dengan target realisasi tambahan TKD mencapai 50 persen pada akhir September 2026," tutup Bustami.
