TERNATE - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sektor pembangunan.Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ada 100 tenaga teknis yang mengikuti pelatihan serta uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Bela Hotel Ternate sejak 3 hingga 6 Agustus 2026.
Agenda ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pada Senin (3/8/2026).Langkah strategis ini dijalankan Pemprov Malut guna menyediakan tenaga kerja pembangunan yang ahli demi mempercepat pembangunan fasilitas publik di daerah.
Seluruh peserta yang berasal dari internal Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara tersebut dikelompokkan ke dalam lima spesialisasi keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, serta teknik air minum, dengan masing-masing bidang diisi oleh 20 orang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan bahwa mutu hasil pembangunan tak sebatas ditentukan besaran dana, namun juga kapasitas tenaga ahli yang menggarapnya.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Karena itu kami mendorong seluruh tenaga teknis memiliki kompetensi dan sertifikasi agar setiap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek infrastruktur di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan sesuai standar,” kata Risman.
Sinergi pelatihan ini terjalin antara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.
Di samping memperoleh pemaparan materi teknis, para peserta bakal mengikuti asesmen kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi.
Bagi peserta yang memenuhi kualifikasi kelulusan akan mengantongi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) berstandar nasional.
Ketua Panitia yang juga menjabat Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Saiful Amin, menyebutkan bahwa agenda ini merupakan bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan pekerja konstruksi mengantongi sertifikat keahlian.
“Pelatihan ini tidak berhenti pada pembekalan materi. Seluruh peserta akan mengikuti asesmen kompetensi oleh LSP sehingga nantinya memiliki sertifikat keahlian yang diakui. Harapannya, Maluku Utara memiliki lebih banyak tenaga ahli konstruksi yang siap mendukung pembangunan daerah secara profesional,” ujarnya.
Demi memantapkan pemahaman peserta, Dinas PUPR merangkul pemateri dari pelbagai instansi maupun BUMN konstruksi terkemuka, seperti PT PP, PT Brantas Abipraya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Universitas Khairun, hingga asosiasi profesi konstruksi.
Pemprov Maluku Utara menaruh harapan agar agenda ini dapat menggenjot kompetensi para ahli konstruksi lokal sehingga pengerjaan sarana fisik di Maluku Utara berlangsung lebih aman, mutakhir, serta berdaya saing tinggi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nanan Abidin, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara, serta seluruh peserta program.