CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berkomitmen penuh untuk mempertahankan alokasi anggaran pembangunan prioritas serta gaji dan tunjangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak kena imbas efisiensi di tengah keterbatasan anggaran akibat adanya pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan dari pemerintah pusat.
"Pokoknya perintah Pak Wali dan Pak Wakil upayakan supaya belanja pegawai ini tidak terganggu dulu, dan program pembangunan proritas juga," kata Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Jumat (7/8/2026).
Dirinya menyampaikan, pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sekitar Rp 230 miliar tersebut memberi dampak yang amat sangat besar pada fiskal keuangan daerah.Pemkot Cimahi wajib melakukan penghematan skala besar dengan memotong biaya operasional di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga mencapai angka 70 %.
"Sekarang sedang mencoba untuk menstrukturisasi dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan operasional. Di OPD 70 % dari operasional sudah kami turunkan," kata Maria.
Di tengah beban fiskal yang lumayan berat ini, Pemkot Cimahi tetap berupaya menjaga alokasi anggaran untuk program pembangunan dan belanja pegawai berupa gaji beserta tunjangan walau kebutuhan dananya terbilang sangat besar.
Maria menuturkan, selaras dengan arahan dari Wali Kota Cimahi, jalannya pembangunan tidak boleh berhenti.Selain itu, hak-hak bagi ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh maupun paruh waktu harus tetap dipenuhi.
Pemkot Cimahi enggan jika sampai ada pegawai yang ikut terdampak di tengah kondisi krisis fiskal pada tahun ini.Maria membeberkan, untuk besaran gaji ASN pagunya memang telah dialokasikan secara utuh selama 12 bulan penuh di tahun ini.
Namun demikian, anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan baru dapat dialokasikan untuk kurun waktu 11 bulan saja.Sementara itu, kekurangan untuk satu bulan tersisa masih terus diupayakan skema pemenuhannya lantaran kondisi kas keuangan Pemkot Cimahi sangat minim sekalipun langkah efisiensi besar-besaran telah diterapkan.
"Jadi gaji pegawai, terus TPP, sejauh ini masih kami amankan gitu. Walaupun belum tau nih, kedepannya seperti apa. Untuk TPP di bulan terakhir masih kami hitung-hitung," ujar dia.
Memasuki situasi sulit ini, Pemkot Cimahi sampai sekarang belum memperoleh kepastian kabar baik dari pihak pemerintah pusat, baik menyangkut TKD tambahan maupun dana bagi hasil (DBH).Pilihan untuk "mengorbankan" alokasi biaya operasional dan agenda pembangunan melalui pemotongan lanjutan pada akhirnya menjadi jalan yang terpaksa diambil.
"Opsinya itu berarti yang pertama tadi rasionalisasi operasional, yang kedua mungkin kalau masih kurang baru lari ke kegiatan, terakhir baru pinjaman," pungkas Maria.
