NUSANTARA - Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara terus berlangsung hingga saat ini.Untuk memperlancar proses pemindahan ibu kota, sejumlah fasilitas eksekutif telah selesai dibangun, seperti kompleks Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 14 rumah tapak menteri, serta 47 gedung rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN).
Fokus pembangunan pada tahun ini dialihkan ke infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif, seperti Gedung DPR, Gedung MPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Nusantara ditargetkan resmi menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028 dengan dukungan pemindahan ASN serta kesiapan sarana-prasarana.Sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN dijadwalkan mulai bertugas secara bertahap di Nusantara, dengan target total mencapai 9.500 ASN pada tahun 2029.
Di tengah proses pemindahan ASN, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada di IKN terus membutuhkan dana.Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memperkirakan biaya pemeliharaan bangunan dan infrastruktur di IKN menelan anggaran hingga Rp500 miliar per tahun.
"Kami beberapa bulan lalu melakukan efisiensi, misalnya lampu itu jam 9 malam sudah ada beberapa yang dimatikan, ini sudah bisa mengefisienkan sekitar Rp50 miliar lebih," kata Basuki saat ditemui di IKN Nusantara, Senin (17/8/2026).
Pagu indikatif OIKN untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun, mengalami peningkatan dari anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp6,3 triliun.Basuki menjelaskan bahwa sebesar Rp5,3 triliun dari pagu tersebut dialokasikan khusus untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
"Yang lainnya untuk pengelolaan. Tapi pengelolaan yang ini itu bukan [dari] yang Rp6,7 triliun, bukan," kata Basuki
Ia menambahkan bahwa kebutuhan operasional dan pengelolaan terus membengkak seiring bertambahnya penyerahan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada OIKN.Meskipun pembahasan IKN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo tidak sesering pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, alokasi anggaran tetap dikucurkan.
Pada masa Presiden Jokowi, anggaran IKN mencapai Rp27 triliun pada tahun 2023 dan Rp43,3 triliun pada tahun 2024.Adapun Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran keberlanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 senilai Rp48,8 triliun.
Dukungan anggaran ini, ditambah masuknya skema investasi KPBU dan pihak swasta, membuat Basuki optimistis prioritas pembangunan IKN tidak berkurang.Mengenai rencana pemindahan ASN, mantan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 18 Februari 2024 sempat menyampaikan target pemindahan bertahap 12.000 ASN dari 38 kementerian/lembaga hingga Desember 2024.
Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2026, Basuki memaparkan bahwa jumlah ASN yang beroperasi di IKN baru berkisar 2.000 orang.Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN, Mia Amalia, menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan kebutuhan SDM prioritas ke Kementerian PANRB, khususnya untuk sektor teknis seperti Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Satdiktek, dan Kementerian ATR/BPN.
"Sudah kami sampaikan cukup lama ke PANRB. Ini jadi input kepada PANRB untuk menyusun rencana pemindahan ASN. Kewenangannya untuk memberi input kementerian/lembaga ada di kami, keputusan siapa yang dipindahkan dan kapan ada di kementerian PANRB," jelas Mia.
