JAKARTA – Pemerintah pusat menyelenggarakan rapat koordinasi darurat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna menanggulangi dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang daerah tersebut.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga beserta beberapa BUMN dimobilisasi guna mengakselerasi penanggulangan bencana dan pemulihan prasarana.Pertemuan tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu (16/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa kedatangan jajaran pemerintah pusat secara langsung di lokasi adalah bentuk pendampingan terhadap proses fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon," ujar Pratikno seusai memimpin rapat koordinasi dalam keterangannya.
Pada peninjauan tersebut, Pratikno didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Di samping itu, beberapa pimpinan BUMN strategis, termasuk Direktur Utama PLN, Pertamina, dan Telkom, turut dikerahkan sejak malam hari pascagempa demi menopang percepatan pemulihan sarana dasar.
Pratikno menggarisbawahi krusialnya penyelarasan pemerintah pusat dan daerah supaya pengerahan sumber daya dalam skala besar dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
"Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan. Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumberdaya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran," tegas Pratikno.
Pemerintah menetapkan dua fokus utama dalam fase tanggap darurat, yaitu menjamin keselamatan warga dan memulihkan fungsi fasilitas vital yang terdampak gempa.
"Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain," jelas Pratikno.
Guna memperlancar penyaluran bantuan, alur pasokan logistik dikonsolidasikan lewat jaringan posko terintegrasi.Posko nasional dipusatkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan sokongan posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere yang bersinergi bersama pemerintah daerah setempat.
Pemerintah menargetkan pemulihan fungsi fasilitas vital dapat rampung dalam beberapa pekan.Sejalan dengan itu, pemerintah bakal menyiapkan perbaikan permanen melalui tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menuturkan penataan kembali akan menerapkan prinsip build back better atau membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar daerah NTT mempunyai ketahanan lebih kokoh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
"Kami pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini, sambil kami lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen. Kami tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi juga berusaha untuk membangun lebih baik sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta beberapa perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
