SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa memperkokoh komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut dibuktikan secara nyata lewat kehadiran Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8), dari pagi hingga malam hari.
Pertemuan koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh deretan kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, hingga kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Bali.
Forum tersebut menjadi wadah strategis dalam mempererat sinergi guna membangun budaya integritas sekaligus mendorong aksi nyata pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Malang hadir mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si., Inspektur Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Malang menjadi bukti konkret dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan jajaran perangkat daerah dari Jawa Timur dan Bali.
Pada arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat integritas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, pembinaan terhadap kepala daerah perlu terus dilakukan sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul masih adanya sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan (OTT).
Mendagri menjelaskan bahwa Jawa Timur dan Bali menjadi klaster kedua dalam rangkaian kegiatan nasional penguatan integritas yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui kegiatan tersebut, seluruh kepala daerah diharapkan semakin memperkuat integritas pribadi maupun kelembagaan, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta menjaga penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kepala daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi BPKP Aryanto Wibowo menyampaikan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga didorong menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada prioritas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Di samping pemaparan materi dari Kemendagri, KPK, dan BPKP, forum ini turut mengulas strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko pada sektor strategis daerah, penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, hingga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Seluruh cakupan materi tersebut menjadi bagian penting dari langkah penguatan sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh di jajaran pemerintah daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Malang pada ajang strategis ini merupakan wujud nyata komitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta menumbuhkan budaya integritas di seluruh lini perangkat daerah.
Melalui sinergi kuat bersama pemerintah pusat, KPK, BPKP, dan Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan tata kelola yang profesional, bersih, terbuka, akuntabel, serta bebas dari korupsi demi mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Malang.
