PONTIANAK - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mematangkan sejumlah program infrastruktur strategis 2027 agar usulan kepada pemerintah pusat dapat direalisasikan sesuai persyaratan.
"Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Kubu Raya," kata pihak pemerintah daerah di Sungai Raya, Kubu Raya, Kamis.
Sejumlah program yang diperjuangkan bersama pemerintah pusat telah berada pada tahap matang, tetapi realisasinya bergantung pada kelengkapan dokumen dan persyaratan.
"Program-program yang kami usulkan dan perjuangkan itu sudah matang. Contohnya pasar induk, sudah di atas 90 persen akan terwujud. Tetapi itu juga bisa tidak terwujud apabila persyaratan-persyaratannya tidak ditindaklanjuti," ujar pejabat daerah.
Sekretaris Daerah telah diminta mengoordinasikan perangkat daerah agar seluruh persyaratan, dokumen, Detail Engineering Design (DED), readiness criteria (RC), dan kesiapan lahan dapat dipenuhi tepat waktu.
Selain pasar induk, program strategis yang disiapkan mencakup pembangunan jalur pedestrian, stadion, infrastruktur air bersih, pipanisasi dan booster, jalan, irigasi, pembangunan kewilayahan lainnya
Untuk jalur pedestrian, pihak pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tahap awal direncanakan membentang dari simpang empat Polda hingga Bundaran Gaforaya, dengan pembebasan lahan menjadi salah satu aspek yang harus segera diselesaikan.
Sementara itu, pembangunan stadion masih dalam tahap pematangan lokasi. Salah satu alternatif berada di Kecamatan Sungai Kakap, dengan kesiapan lahan dan dokumen menjadi faktor penting agar pembangunan dapat segera diwujudkan.
"Di sektor air bersih, proyek dengan pagu sekitar Rp89 miliar telah berjalan. Pemkab Kubu Raya juga menyiapkan usulan pembangunan pipanisasi dan booster di Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, senilai sekitar Rp165 miliar melalui dukungan APBN," katanya.
Koordinasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat agar program strategis tersebut tidak terkendala persoalan administratif dan teknis, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
