KUDUS - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara resmi memulai proyek perombakan total Jembatan Jojo-Kesambi. Langkah perbaikan infrastruktur vital ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan banjir tahunan serta kerusakan struktur yang sudah tergolong mengkhawatirkan. Proyek tersebut mendapatkan alokasi dana sebesar Rp4,9 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemkab Kudus Tahun 2026.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, melalui Kepala Bidang Bina Marga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriyadi, menjelaskan bahwa langkah perbaikan ini merupakan pemenuhan atas aspirasi masyarakat yang telah lama dinantikan. Sebelumnya, pengajuan anggaran sempat diusulkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun tidak berhasil lolos, hingga akhirnya dapat dialokasikan melalui dana cukai.
‘’Pekerjaan fisik sudah dimulai sejak penandatanganan kontrak pada 27 Juli lalu, dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam waktu empat bulan, yakni pada 23 November mendatang,’’ ujar Supriyadi, Rabu (26/8).
Supriyadi memaparkan, pembongkaran total dilakukan karena struktur abutment jembatan lama sudah mengalami kerusakan parah. Selain itu, rancangan jembatan lama dinilai kurang ideal untuk menampung volume serta debit air sungai saat intensitas hujan tinggi.
Kondisi tersebut dipicu oleh jembatan lama yang hanya berbentang panjang 12 meter dan lebar kurang dari 3 meter, serta ditopang oleh pilar di bagian tengah sungai. Keberadaan pilar tengah tersebut kerap menyumbat aliran sampah dan memperparah luapan air. Pada struktur baru, pembangunan memanfaatkan teknologi girder pabrikasi baja siap pasang dengan spesifikasi material yang ditingkatkan dari kekuatan grid 250 menjadi grid 345 MPa.
‘’Desain baru ini akan memperpanjang bentang jembatan menjadi 15 meter tanpa pilar di tengah sungai, sehingga aliran air dipastikan bebas hambatan. Lebar efektif lalu lintas juga diperluas secara signifikan menjadi 8 meter agar kendaraan dari dua arah bisa melintas bersamaan dengan ruang manuver yang aman,’’ urai Supriyadi.
Antisipasi bencana banjir turut dilakukan dengan meningkatkan ketinggian lantai jembatan setinggi satu meter dari elevasi awal. Langkah peninggian ini diambil mengingat air sungai sering melimpas melompati jembatan lama ketika curah hujan tinggi. Lewat peninggian satu meter tersebut, posisi lantai jembatan dipastikan berada dalam jarak aman di atas tanggul sungai.
Peninggian struktur jembatan setinggi satu meter memberikan dampak langsung pada struktur jalan pendekat (oprit). Pihak dinas menegaskan penataan akan diterapkan secara fleksibel dan kondisional di lapangan agar kelandaian akses jalan baru tidak mengganggu kenyamanan permukiman warga sekitar.
‘’Kami pastikan penataan oprit dilakukan fleksibel melihat situasi riil di lapangan. Tidak berarti jalan di depan rumah warga langsung amblas atau terjal begitu saja. Struktur elevasi di kawasan permukiman akan disesuaikan secara bertahap demi kenyamanan warga,’’ tambahnya.
Mengenai alasan prioritas pembangunan Jembatan Jojo-Kesambi (jembatan nomor 10) ketimbang lokasi jembatan lain, Supriyadi memberikan penjelasan mengenai status kepemilikan aset jalan terkait.
‘’Jembatan ini berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Kudus karena terletak pada ruas jalan kabupaten. Sementara jembatan nomor 1 sampai 9 berada di luar kewenangan kabupaten, di mana sebagian besar di antaranya dibangun secara swadaya oleh pihak desa,’’ jelasnya.
Hingga kurun pekan ini, capaian pengerjaan di lapangan mencatatkan adanya keterlambatan atau deviasi minus sebesar 3,8 persen. Dari rencana awal target progres sebesar 4,4 persen, realisasi yang tercapai baru mendekati kisaran angka tersebut akibat kendala teknis pada tahapan awal persiapan.
Faktor pemicu keterlambatan adalah proses relokasi instalasi jaringan utilitas publik di sekitar jembatan, meliputi pemindahan saluran pipa air bersih milik PDAM serta tiang dan kabel jaringan listrik milik PLN. Pengondisian infrastruktur tersebut menyita waktu sehingga memundurkan jadwal pembongkaran jembatan lama serta penggalian struktur abutment baru.
Kendati demikian, pihak dinas tetap optimistis rentang waktu tiga bulan ke depan sangat memadai untuk mengejar ketertinggalan pengerjaan. Mengingat pelaksanaan proyek baru berjalan kurang dari satu bulan, percepatan bakal langsung digenjot setelah material girder pabrikasi tiba di lokasi.
‘’Kendala utilitas sudah teratasi. Kami optimistis sisa waktu kontrak dapat dimaksimalkan dengan baik, dan proyek jembatan baru ini bisa selesai tepat waktu untuk segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas,’’ pungkas Supriyadi.
