PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengarahkan alokasi belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada perbaikan infrastruktur dasar serta konektivitas antarwilayah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, serta memacu pertumbuhan ekonomi warga.
"Rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dan mendorong kebutuhan ekonomi," kata Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu.
Agenda sidang paripurna tersebut berfokus pada penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 beserta dua raperda pendukung lainnya.
Bupati menjelaskan bahwa belanja daerah turut ditujukan untuk menyokong gerakan pembangunan desa, program rehabilitasi dan perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga lewat program Purbalingga Gotong Royong.
"Pembangunan jalan akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan," katanya.
Bupati menyampaikan bahwa penentuan pajak dan retribusi daerah bakal memperhitungkan kondisi perekonomian warga agar kebijakan tersebut tidak memberatkan beban masyarakat.
Di samping itu, kebijakan anggaran ini diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya pada sektor kesehatan.
Bupati menambahkan, Pemkab Purbalingga terus menjalin sinergi bersama Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Purbalingga melalui program Sengkuyung. Langkah ini diambil untuk menertibkan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dari level kecamatan, desa, hingga kelurahan.
Tidak hanya itu, Pemkab Purbalingga pun telah menyiapkan alokasi anggaran melebihi Rp7 miliar demi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di 184 desa.
Mengenai pengembangan area perdesaan, pemerintah daerah mendorong sinergi dan kerja sama antardesa guna menghadirkan nilai manfaat ekonomi yang konkrit serta berkelanjutan.
Strategi tersebut dijalankan lewat pembentukan klaster ekonomi berkonsep satu kecamatan satu komoditas, perluasan akses permodalan dan pasar, penyediaan infrastruktur konektivitas, hingga penguatan inovasi dan kapasitas sumber daya manusia.
"Terkait permintaan agar pemda ketersediaan alokasi dana desa dalam APBD, saat ini pemda telah menetapkan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai peraturan yang berlaku," kata Bupati Fahmi.
