NEW DELHI - Penangkapan tokoh sayap kanan India, TG Mohandas, kian memperpanjang sorotan atas polemik aksi demonstrasi mahasiswa di Kerala.Mohandas diamankan dari kediamannya di Mattanchery pada Minggu malam (9/8) lalu digiring ke kantor polisi siber Thiruvananthapuram usai pernyataannya terkait ancaman pemerkosaan massal saat demonstrasi memicu kemarahan publik.

Mohandas ditangkap menyusul analisisnya mengenai gerakan kelompok pemuda yang menuntut pengunduran diri menteri pendidikan sekaligus memprotes kebocoran soal ujian pada Juli 2026.Melalui video yang diunggah via akun Pathrika, ia menghubungkan besarnya jumlah peserta unjuk rasa dengan potensi terjadinya pemerkosaan massal.

Ia bahkan menyebutkan bahwasanya potensi adanya korban pemerkosaan tidak akan membuat mereka melapor kepada pihak kepolisian.

"Gadis-gadis itu menikmati pemerkosan," katanya dalam video tersebut, Senin (10/08/2026).

Mohandas juga mengutarakan gagasan penerapan jam malam bilamana dirinya memegang kekuasaan dengan alasan demi meredam kasus pemerkosaan.Terkait tanggapannya atas aksi unjuk rasa, ia mengancam bakal membubarkan massa serta memakai cara kekerasan bilamana para demonstran melakukan perlawanan.

Pernyataan tersebut dilontarkan tatkala aksi unjuk rasa pemuda tengah berlangsung pada Juli lalu.Rekaman video itu lantas beredar luas hingga penangkapan Mohandas turut memantik kritik terhadap pemerintah negara bagian yang dianggap lamban mengambil langkah hukum.

Di samping komentarnya mengenai aksi unjuk rasa, Mohandas turut menyoroti penanganan penertiban massa.Ia menegaskan bakal "melepaskan tembakan walaupun ada yang terluka atau meninggal dunia," jika para demonstran menolak dibubarkan.

Selama ini Mohandas dikenal luas sebagai aktivis Partai Bharatiya Janata (BJP), yakni partai yang tengah memimpin di India di bawah Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.Ia pun kerap hadir sebagai koordinator negara bagian untuk divisi intelektual BJP serta menjadi pembicara dalam pelbagai debat di media masssa.

Perkara ini kini menempatkan ucapan Mohandas sebagai bagian dari polemik yang lebih luas mengenai kebebasan berpendapat, keamanan unjuk rasa, hingga respons pemerintah terhadap narasi yang dinilai memicu kekerasan dan merendahkan korban kejahatan seksual.