AIMAS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memperoleh dukungan alokasi dana APBN sebesar Rp16 miliar pada tahun 2026 demi mengakselerasi pembangunan sarana jalan di wilayah transmigrasi.
Alokasi dana ini bersumber dari tugas perbantuan Kementerian Transmigrasi yang difokuskan pada pembangunan serta peningkatan prasarana di kawasan penataan pemukiman tersebut.
"Kami tahun ini dapat Rp16 miliar untuk infrastruktur jalan. Ada juga rehabilitasi fasilitas umum," kata Ngatijo.
Salah satu agenda fisik yang tengah berjalan adalah pengecoran akses jalan sepanjang 4,5 kilometer menuju area transmigrasi lokal di Klamono dan Segun. Pengerjaan jalan tersebut telah memasuki fase awal seiring selesainya tahap lelang, di mana pihak kontraktor kini mulai melakukan persiapan pematangan lahan.
"Kami dapat 4,5 kilometer. Sementara dikerjakan. Kemarin baru buka lelang, kemudian kontraktor sudah mulai bekerja untuk pematangannya dulu," kata Ngatijo.
Selain perbaikan akses jalan, anggaran bernilai belasan miliar tersebut disalurkan untuk merehabilitasi sejumlah fasilitas publik di area transmigrasi, yang mencakup dua bangunan gereja serta satu unit puskesmas pembantu (pustu).
"Untuk rehab ini sudah selesai. Tinggal pengecoran jalan 4,5 kilometer," kata Ngatijo.
Pembenahan sarana publik tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pemukiman transmigrasi yang telah berdiri sebelumnya. Sementara itu, pengerjaan jalan sepanjang 4,5 kilometer difokuskan menuju lokasi pemukiman anyar yang tengah dipersiapkan sebagai sentra transmigrasi lokal.
Sebelumnya, pihak dinas juga sudah mengajukan usulan pembangunan dua satuan permukiman (SP) transmigrasi lokal di Klamono dan Segun kepada pemerintah pusat agar dapat terakomodasi dalam APBN 2027.
Dua satuan permukiman tersebut dirancang masing-masing memiliki kapasitas 100 unit rumah dengan prioritas hunian diperuntukkan bagi warga orang asli Papua (OAP), khususnya masyarakat pemegang hak ulayat di wilayah tersebut.