SEMARANG - Memasuki usianya yang ke-81 tahun, Jawa Tengah terus memacu pembangunan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pemerataan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang infrastruktur tidak hanya sebatas sarana fisik berupa jalan, jembatan, embung, atau saluran irigasi.Fasilitas tersebut difungsikan sebagai penunjang pergerakan masyarakat, jalur distribusi logistik, hingga penggerak peluang ekonomi baru.
Atas dasar itu, pengerjaan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terus direalisasikan, mulai dari jalan sepanjang ratusan kilometer, pembenahan jembatan, pembuatan embung, hingga penguatan jaringan irigasi pertanian.
Kondisi jalan dan jembatan di tingkat provinsi menjadi prioritas utama penanganan.
Hingga akhir tahun 2025, kelaikan jalan provinsi yang tergolong mantap mencapai 2.293,96 kilometer atau setara 94,01 persen dari total panjang 2.440,12 kilometer.
Di sisi lain, jembatan provinsi dengan kondisi mantap membentang sepanjang 22.733,45 meter atau mencakup 85,43 persen.
Pemeliharaan rutin turut menyasar sejumlah jalur strategis, seperti ruas Parakan (Temanggung)-Patean (Kendal) serta Wonosobo-Dieng (Banjarnegara).
Proyek pengerjaan kedua jalur tersebut berlangsung sejak Juli hingga Desember 2025 dan diresmikan pada 2026, yang mana berfungsi menghubungkan daerah sekaligus menyokong aktivitas pariwisata dan ekonomi.
Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi, merasakan manfaat perbaikan jalan tersebut.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Pada Triwulan II 2026, kemantapan jalan provinsi berada di angka 87,79 persen akibat pengikisan aspal oleh tingginya curah hujan di Triwulan I.
Pemprov Jateng menargetkan pemulihan kondisi kemantapan jalan agar kembali menyentuh 94 persen di akhir 2026.
Langkah percepatan rehabilitasi jalan provinsi pun disiapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.Kucuran anggaran tambahan dialokasikan guna menangani ruas jalan berlubang dan rusak, terutama di titik-titik vital penggerak ekonomi serta pariwisata.
Sejumlah jalur yang memperoleh jatah peningkatan serta rehabilitasi pada 2026 mencakup Singget-Doplang-Cepu di Kabupaten Blora, Jepara-Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa-Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe penghubung Magelang-Purworejo.
Penambahan dana juga ditujukan untuk pembenahan jalan di wilayah Brebes, Pemalang, dan Batang.
Perbaikan pun menjangkau kawasan perbatasan, seperti perbatasan Jawa Timur pada ruas Ngadirojo-Biting dan Ngadirojo-Giriwoyo di Wonogiri, serta Randublatung-Cepu di Blora.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, mengapresiasi perhatian Pemprov Jateng terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Proses pembangunan jalan tidak cuma bersumber dari APBD provinsi, melainkan lewat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025, sebanyak 30 paket pengerjaan jalan sepanjang 132,62 kilometer sukses diselesaikan di 19 kabupaten/kota.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Jateng bersama jajaran bupati dan wali kota mengusulkan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter dan jalan sepanjang 36,30 kilometer kepada pemerintah pusat.
Ahmad Luthfi menilai pembangunan sarana jalan merupakan bagian dari strategi menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru dan memajukan sektor pariwisata.
“Jalan ini kami bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya.
Fokus Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah tidak terbatas pada sarana perhubungan darat saja.Sebagai lumbung pangan nasional, ketersediaan sarana pendukung pertanian seperti sistem pengairan dan embung turut menjadi kebutuhan utama.
Sepanjang tahun 2025, telah diselesaikan pembangunan delapan embung baru serta pembenahan dua embung lama, dan hingga awal 2026 Gubernur Ahmad Luthfi meresmikan 12 embung di berbagai wilayah.
Salah satunya adalah Embung Kerangjati di Blora yang memberi suplai air bagi lahan pertanian seluas 40 hektare.
Sebelum tersedianya embung, para petani hanya bergantung pada hujan sehingga cuma bisa menanam padi sekali setahun. Kehadiran embung berhasil meningkatkan frekuensi masa tanam menjadi lebih dari dua kali setahun.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” kata Karyono, perwakilan Kelompok Tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, saat peresmian embung, 2 Maret 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pembuatan embung adalah wujud komitmen pemerintah dalam pemenuhan air baku dan penguatan pertanian sebagai penyokong ketahanan pangan.
Beliau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat embung yang telah dibangun agar manfaatnya bertahan lama.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kami bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” kata Luthfi saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Memasuki usia ke-81, pembangunan infrastruktur Jawa Tengah diarahkan tidak hanya mengejar pembangunan fisik semata.Sarana jalan dan jembatan difungsikan memperkuat konektivitas, sedangkan embung serta saluran air diperkuat demi menjaga produktivitas sektor pertanian.
Rangkaian infrastruktur tersebut diharapkan menjadi modal utama Jawa Tengah dalam menekan biaya logistik, memacu daya saing, memperkokoh ketahanan pangan, membuka pusat ekonomi baru, serta menyejahterakan masyarakat.