BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempererat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta TNI demi mengakselerasi pembangunan sarana jalan desa lewat keterpaduan program Desaku Maju dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Sabtu (15/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan, pembenahan infrastruktur di tingkat pedesaan merupakan salah satu prioritas utama yang hendak diakselerasi melalui kerja sama antarlembaga ini.
Menurut pandangannya, kemudahan akses jalan memegang peranan krusial dalam menopang pergerakan warga, merajut konektivitas antardesa, sekaligus memacu roda perekonomian warga.
“Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI dalam pelaksanaan program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa,” kata Marindo.
Program Desaku Maju itu sendiri menjadi salah satu bagian dari ikhtiar pemerintah dalam menggerakkan pembangunan sekaligus penguatan kapasitas masyarakat desa.
Dalam hal pengerjaan jalan, Pemprov Lampung bakal mengoptimalkan integrasi dengan program TMMD maupun Karya Bakti TNI.
Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan dan pembuatan ruas jalan yang menjadi kebutuhan vital warga.
“Program ini coba kami dorong bersama melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta kota dengan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujarnya.
Marindo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota turut menyokong program ini lewat pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH).Ia menegaskan pemanfaatan anggaran yang dikucurkan wajib memberikan dampak yang terang dan dapat dinikmati langsung oleh publik.
“Kami ingin menghadirkan adanya dana bagi hasil yang disalurkan, bisa menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk jalan desa,” katanya.
Marindo menuturkan tidak ada kewajiban bagi tiap daerah untuk menyediakan alokasi anggaran dengan nominal seragam.Besaran alokasi dana beserta panjang ruas jalan yang dikerjakan dapat disesuaikan menurut keperluan tiap-tiap wilayah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” jelasnya.
Guna menjamin pengawasan dan tata kelola anggaran berjalan selaras dengan regulasi, Pemprov Lampung turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Diskusi bersama BPKP kelak menjadi landasan dalam merumuskan dan menyempurnakan nota kesepahaman (MoU) terkait mekanisme pengerjaan program.
Pemprov Lampung bersanding dengan pemerintah kabupaten/kota serta TNI berikhtiar agar agenda Desaku Maju tidak sekadar wacana di atas kertas, melainkan mewujudkan hasil fisik yang konkret di lapangan.
Keterlibatan personel TNI lewat jalur TMMD dan Karya Bakti TNI menjadi opsi strategis guna mempercepat pembenahan prasarana jalan di pelosok desa yang membutuhkan.
Marindo berharap peningkatan mutu jalan kelak berimbas pada kemudahan lalu lintas warga, kelancaran pengangkutan hasil tani, serta bergairahnya kegiatan ekonomi di desa.
“Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan bisa terwujud infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.
Penyelenggaraan Desaku Maju ke depannya bakal ditata agar ada keterkaitan yang transparan antara kucuran dana DBH dan hasil fisik yang dirasakan publik.
Melalui skema ini, pemerintah berharap penyerapan dana daerah bisa lebih terarah dan memberikan kemanfaatan riil bagi warga desa di pelosok Lampung.