JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan tanggapan mengenai kesiapan menghadapi kewajiban bahan bakar minyak (BBM) bensin dengan bauran bioetanol 10% atau E10 yang diproyeksikan pemerintah berjalan pada 2027 mendatang.
Corporate Secretary Pertamina, Muhammad Baron menegaskan bahwa pihaknya siap menyukseskan program mandatori E10 yang dicanangkan pemerintah pada 2027 dengan menyediakan sarana prasarana serta membangun ekosistem bioetanol di dalam negeri.
Baron menyampaikan bahwa perseroan sebelumnya telah mendistribusikan Pertamax Green 95 dengan kandungan bioetanol 5% sebagai langkah awal pengembangan bioetanol nasional.
Berdasarkan penuturan Baron, penerapan E10 nantinya bakal disesuaikan dengan berbagai jalur operasional sebagaimana regulasi dari pemerintah.
Ia menjelaskan, Pertamina akan menyediakan fasilitas pencampuran (blending), terminal BBM, sarana distribusi, hingga sistem kontrol kualitas guna memastikan BBM yang beredar memenuhi standar mutu.
Di samping pembenahan di sektor hilir, Baron menyebutkan bahwa Pertamina turut mendorong penguatan ekosistem bioetanol nasional.
Bentuk dukungan tersebut direalisasikan lewat keterlibatan dalam pendirian pabrik serta penyediaan areal lahan.
"Perusahaan juga terlibat dalam pengembangan pabrik bioetanol di kawasan Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, serta menyediakan lahan untuk pengembangan ekosistem bioetanol di Lampung," katanya dikutip Senin (27/7/2026).
Baron menyambung, berbagai upaya tersebut menjadi komitmen perseroan dalam menyokong kebijakan pemerintah sekaligus memacu pertumbuhan industri bioetanol domestik.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa implementasi mandatori E10 pada bensin ditargetkan berjalan pada 2027 mendatang.
Ia merincikan, tahapan awal E10 dipatok mulai 2027, lalu berlanjut ke tahap E20 usai seluruh kesiapan rampung."Bertahap di E10 mungkin 2027 dan kemudian ke E20 ya. Jadi goal-nya itu mungkin setelah perencanaannya selesai," ujarnya.
Sesuai penjelasan Bahlil, pemerintah bakal menerapkan taktik yang serupa dengan program mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit, yang diawali dari B10, lalu bertahap naik ke B20, B30, B35, B40 hingga saat ini B50.
"Jadi kami bertahap dulu, kami melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50," tandas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak menghendaki regulasi ini malah memicu ketergantungan pada impor etanol.
Oleh sebab itu, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memperkuat industri bioetanol dalam negeri terlebih dahulu.
Bahlil mengungkapkan, proses persiapan industri ini dijadwalkan berlangsung selama 1 hingga 2 tahun ke depan dengan memanfaatkan pasokan baku dari singkong, tebu, jagung, serta sejumlah komoditas pendukung lainnya.