JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") menyalurkan dana pembiayaan sebesar total Rp268,36 miliar bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Rokan Hulu guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah.
Dari jumlah tersebut, PT SMI memberikan Rp55 miliar untuk Kabupaten Pemalang, Rp58,37 miliar bagi Kabupaten Ciamis, dan Rp154,99 miliar untuk Kabupaten Rokan Hulu.
Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur medis, perbaikan fasilitas umum, serta peningkatan layanan dasar di tiga wilayah tersebut.
Proses penandatanganan akad pembiayaan bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilangsungkan pada 15 Juli 2026 di Kantor PT SMI, Jakarta, oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mendampingi Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, serta Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Sedangkan penandatanganan dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusul pada 17 Juli 2026 di tempat yang sama, dilakukan oleh Faaris Pranawa bersanding dengan Bupati Rokan Hulu, Anton.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa ketiga penyaluran dana ini merupakan bentuk komitmen PT SMI dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.
"Tiga daerah ini punya tantangan pembangunan yang berbeda-beda, mulai dari layanan kesehatan, revitalisasi pasar, sampai penataan pelayanan publik. Yang menyatukan ketiganya adalah komitmen pemerintah daerah untuk hadir langsung bagi masyarakat, dan PT SMI turut mendukung agar pembangunan itu terwujud lebih cepat lewat pembiayaan yang tepat sasaran," ujar Faaris Pranawa.
Hasilkan Multiplier Effect
Pada Kabupaten Pemalang, pembiayaan ini bakal dialokasikan untuk merampungkan pembangunan RSUD Randudongkal.
"Dengan dukungan PT SMI, kami bisa mempercepat penyelesaian rumah sakit yang sudah lama dinantikan masyarakat Pemalang sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh mencari layanan kesehatan yang memadai. Ini investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat kami," ujar Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Sementara pada Kabupaten Ciamis, pembiayaan PT SMI difokuskan untuk pembenahan Pasar Banjarsari, perbaikan Puskesmas Purwadadi, serta renovasi sekolah dasar.
"Ketiganya menyentuh langsung kebutuhan warga sehari-hari, dari tempat mereka berdagang, berobat, sampai anak-anak kami bersekolah. Kami mengapresiasi PT SMI yang memahami bahwa pembangunan daerah tidak selalu soal proyek besar," ujar Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Adapun pada Kabupaten Rokan Hulu, alokasi pembiayaan digunakan bagi perbaikan Gedung Mal Pelayanan Publik dan penataan RSUD beserta fasilitas penunjangnya.
"Dua proyek ini merupakan fondasi untuk pelayanan pemerintahan dan kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses. Ini sejalan dengan upaya kami memperkuat daya saing daerah, di tengah pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu yang mencapai 6,79% tahun lalu," ujar Bupati Rokan Hulu, Anton.
Secara menyeluruh, kucuran dana ini diharapkan memberi efek langsung kepada warga di tiga kabupaten, mulai dari terbukanya akses layanan kesehatan dan publik yang memadai, hingga penguatan roda ekonomi daerah.
Ketiga kawasan ini memang ditopang oleh basis ekonomi yang kuat, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): 25,51% di Kabupaten Pemalang, 21,76% di Kabupaten Ciamis, dan 53,26% di Kabupaten Rokan Hulu pada 2025.
Berdampingan dengan tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ketiga wilayah serta laju pertumbuhan ekonomi yang tangguh, fasilitas pembiayaan ini kian mengukuhkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan sekaligus memicu multiplier effect bagi perekonomian warga.
Kemitraan ini memperkokoh portofolio penyaluran pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah.
Hingga Mei 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI telah menembus Rp37,41 triliun, dengan angka outstanding mencapai Rp14,03 triliun.
Lewat skema Pinjaman Daerah, PT SMI berpartisipasi mendorong realisasi Asta Cita Pemerintah sembari membantu pemerintah daerah memperluas ruang fiskal, sehingga agenda pembangunan infrastruktur dan pembenahan kualitas layanan publik dapat berjalan optimal serta memberikan kemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat.