JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid guna menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan agenda digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) menegaskan konsistensi jajarannya dalam memperkuat infrastruktur digital sebagai penopang utama program itu.
Melalui langkah tersebut, harapannya saat penerapan secara nasional sistem digital ini dapat memberikan kemudahan yang lebih maksimal terutama untuk warga yang memang layak memperoleh bantuan sosial.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Jumat.
Mengenai infrastruktur digital penunjang digitalisasi Perlinsos, Kementerian Komdigi berikhtiar menyediakan konektivitas digital yang kian merata serta handal sebagai pintu awal guna memudahkan warga melakukan pendaftaran pada sistem Portal Perlinsos.
Di samping itu, dukungan sarana digital lain yang dimaksimalkan yakni penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) beserta Pusat Data Nasional (PDN) yang memegang peranan untuk memperlancar keterpaduan data lintas instansi dan lembaga guna verifikasi data penduduk.
Sewaktu seluruh perangkat disiapkan secara matang, maka harapannya amanat Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan keberhasilan uji coba digitalisasi Perlinsos sewaktu realisasi nasional bergulir dapat terjaga bahkan ditingkatkan.
“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto lewat pidato Sidang Tahunan MPR RI beserta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat, mengulas perihal keberhasilan program digitalisasi Perlinsos yang berhasil menjadikan penyaluran bantuan sosial berlangsung lebih efektif dibanding metode manual.
Penerapan digitalisasi Perlinsos dipandang Presiden Prabowo sebagai bentuk perombakan nyata pelayanan pemerintah yang secara langsung mempermudah warga sebab sanggup memotong pengeluaran warga dalam membuktikan keabsahan identitasnya sebagai penerima bantuan.
Tak cuma itu sistem digital tersebut bahkan membantu proses verifikasi data menjadi jauh lebih cepat dalam tempo relatif singkat dari yang mulanya dapat memakan waktu hingga lebih dari setengah tahun.
"Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran bisa dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan yang sebelumnya mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Presiden Prabowo membeberkan bahwa skema digitalisasi Perlinsos saat ini telah diimplementasikan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi dengan capaian melampaui 3 juta keluarga yang terdaftar.
Pada penerapan berskala nasional dengan cakupan daerah yang kian meluas, ditargetkan sistem digital ini mampu menjangkau hingga 49 juta keluarga di Tanah Air.
Melihat hasil positif tersebut, Presiden Prabowo berharap agar digitalisasi program Perlinsos bisa diperlebar sehingga ke depan alokasi bantuan pemerintah hingga penyaluran subsidi bagi warga dapat makin tepat sasaran.
Kementerian Komdigi bakal terus menopang perluasan transformasi digital antarsektor supaya pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada perancangan sistem saja, melainkan menghasilkan pelayanan publik yang lebih tangkas, efisien, transparan, serta makin dekat dengan kebutuhan warga.
