BUTON - Kepolisian Resor Buton menegaskan proses hukum kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan oknum anggota Polri dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini bermula saat seorang wanita berinisial NH melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Buton pada Jumat (7/8/2026) atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Memasuki tahap penyidikan, tim penyidik telah menjalankan serangkaian tindakan hukum hingga menetapkan oknum anggota Polri berinisial SO sebagai tersangka.

Pihak penyidik juga sudah memeriksa korban beserta beberapa saksi untuk melengkapi berkas perkara.

“Saat ini SO sudah ditahan di rutan Polres Buton,” jelas Kasi Humas

Di samping proses hukum pidana oleh Satreskrim Polres Buton, Bidang Propam Polres Buton turut memproses dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri oleh oknum tersebut sebagai wujud komitmen penegakan disiplin internal.

“Propam Polres Buton juga sudah melakukan langkah langkah pemeriksaan terhadap saksi saksi dan korban serta pemeriksaan terhadap SO untuk di lakukan proses Kode Etik profesi Polri dan juga sudah di lakukan gelar perkara atas kasus tersebut” lanjut Kasi Humas

Kapolres Buton, AKBP Ali Rais Ndraha melalui Kasi Humas Polres Buton, AKP Anwar menekankan bahwa seluruh anggota Polri yang terbukti melanggar hukum atau kode etik akan ditindak tegas sesuai aturan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Kasi Humas turut mengimbau publik untuk memercayakan penanganan kasus kepada pihak berwenang serta tidak menyebarkan isu yang belum dipastikan kebenarannya guna melindungi hak korban, tersangka, dan kelancaran penyidikan.

“Polres Buton berkomitmen memberikan pelayanan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” demikian disampaikan pihak Polres Buton. Tutup Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha melalui Kasi Humas