NUNUKAN - Wakil Bupati Nunukan Hermanus bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan mempresentasikan capaian kinerja pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nunukan pada rapat evaluasi SAKIP di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan pada Kamis (23/7/2026).
Pada kesempatan tersebut, Hermanus menerangkan bermacam program intervensi yang dieksekusi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.
Berbagai indikator menampilkan tren positif, seperti angka kemiskinan yang mampu ditekan hingga 5,27 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik ke angka 69,87, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melandai jadi 2,61 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus memperkuat sinergi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran,” ujar Hermanus.
Langkah percepatan pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan mencakup perlindungan sosial, penyediaan BPJS bagi pekerja rentan, layanan kesehatan gratis, fasilitas seragam sekolah gratis, beasiswa, renovasi rumah, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi warga lewat bantuan modal usaha.
Pemerintah Kabupaten Nunukan pun mengucurkan anggaran senilai Rp259,7 miliar demi mengatasi kemiskinan serta Rp258,8 miliar guna menyokong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen merealisasikan 17 Arah Baru Perubahan yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pendorong ekonomi lokal, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pada kesempatan yang sama, Pj Sekretaris Daerah Nunukan Raden Iwan Kurniawan menerangkan progres penerapan SAKIP Kabupaten Nunukan sebagai sarana krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel.
Ia menegaskan, evaluasi SAKIP menjadi momentum bagi semua perangkat daerah untuk terus membenahi kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja supaya sejalan dengan target pembangunan daerah.
“SAKIP bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, komitmen seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah,” kata Raden Iwan Kurniawan.
Setelah pemaparan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif bersama tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Selama sesi tersebut, para evaluator memberikan beragam catatan serta pendalaman atas berbagai indikator yang telah disampaikan, baik mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan maupun penerapan SAKIP di Kabupaten Nunukan.
Diskusi berjalan interaktif dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna melengkapi data pendukung, menyelaraskan strategi, dan memetakan langkah perbaikan yang dibutuhkan demi meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Melalui agenda evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap dapat terus mendongkrak kualitas pelayanan publik, memperkokoh akuntabilitas tata kelola pemerintahan, serta mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan warga.
