PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, pada Senin (20/7/2026).
Acara tersebut diselenggarakan guna memperkokoh komitmen nasional terkait kemandirian fiskal daerah, memperluas pemahaman mengenai obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, serta mempercepat pencapaian tujuan konstitusional dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi mendalam kepada MPR Republik Indonesia atas ditunjuknya Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan terima kasih. Pada kegiatan ini kami dapat mengikuti Sarasehan Nasional mengenai obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto menilai bahwa isu yang diangkat sangat krusial dan relevan dengan kebutuhan daerah dalam menghimpun sumber pembiayaan pembangunan yang terukur serta teruji akuntabilitasnya.
"Kami semua memahami, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik DAU, DAK, maupun DBH," katanya.
SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) acap kali belum mencukupi guna mendanai percepatan pembangunan, khususnya dalam penyediaan fasilitas infrastruktur publik yang membutuhkan investasi besar.
"APBD masih harus membiayai banyak urusan wajib dan pelayanan dasar, sementara ruang fiskal untuk infrastruktur strategis masih terbatas," ungkapnya.
Melalui forum tersebut, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berharap dapat mengantongi gambaran yang lebih konkret mengenai peluang, regulasi, persyaratan, hingga tahapan yang mesti ditempuh daerah jika berniat menjadikan obligasi daerah sebagai opsi pembiayaan pembangunan.
"Sehingga instrumen ini dapat digunakan secara aman, terukur, tidak membebani fiskal daerah, dan benar- benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
"Kami berharap melalui sarasehan ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam pembiayaan pembangunan daerah ke depan," pungkasnya.
