JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berserta seluruh pemerintah daerah (Pemda) bertekad memaksimalkan eksekusi program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sangat dinantikan oleh warga.
Langkah ini sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) demi mempercepat pemenuhan target 400 ribu penerima manfaat BSPS.
“Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan itu diutarakan Mendagri kepada para wartawan setelah menghadiri pertemuan bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa.
Pertemuan tersebut turut mendiskusikan percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Tito menerangkan bahwa pengerjaan huntap secara in situ berada di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan penyediaan huntap bagi masyarakat yang dipindahkan secara penuh dikerjakan oleh Kementerian PKP.
Mendagri yang turut memegang posisi sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyadari bahwa mendirikan ribuan unit huntap bukanlah perkara yang ringan.
Maka dari itu, dirinya memberikan apresiasi atas kesiapan Kementerian PKP yang terus mematangkan skema pembangunan dengan menggandeng berbagai instansi terkait.
“Jujur, saya lega sebagai Kasatgas karena melihat timeline-nya dan rencana-rencana on progres, bagus. Bahkan sudah banyak koordinasi termasuk tanah sudah diperoleh itu betul-betul melegakan dan akan kami follow up nanti,” ungkapnya.
Guna mempercepat proses eksekusinya, Mendagri bakal menindaklanjuti rencana kerja tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT PLN, serta jajaran kepala daerah di area terdampak bencana di Sumatera.
Dirinya menjamin bahwa pihak pemerintah bertindak sigap agar pengerjaan fisik dapat terlaksana secara efisien.
Di samping itu, dalam forum rapat tersebut juga muncul saran dari para pelaku usaha real estate mengenai masih terdapat wilayah yang belum memberlakukan pembebasan tarif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Mendagri mengonfirmasi bahwa instansinya akan melakukan penelusuran terhadap pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan tersebut.
“Setelah itu kami akan menggunakan surat edaran, semacam mengingatkan mereka. Dan kemudian juga kami akan memberikan award nanti di enam region seluruh Indonesia, region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa-Bali dan lain-lain yang itu berupa insentif fiskal yang kepala daerah yang pro di bidang perumahan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mengimbau BPKP untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap area yang belum mengeksekusi aturan pembebasan tersebut.
Melalui serangkaian strategi ini, dirinya berharap agenda penyediaan hunian bagi masyarakat dapat terealisasi secara maksimal.
Kegiatan rapat tersebut juga diikuti oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta jajaran instansi terkait lainnya.
