DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).

Rapat yang dihadiri deretan menteri dan pejabat pemerintah daerah ini diselenggarakan untuk menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah.

Fokus utamanya adalah memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian alam, serta menopang keberlanjutan sektor pariwisata.

Dalam pemaparannya, Wayan Koster menjelaskan bahwa sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif.

Sepanjang tahun 2025, angka kunjungan wisatawan mancanegara menembus lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang.

Total kedatangan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang, atau hampir empat kali lipat dari total populasi Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.

Koster memaparkan bahwa Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kedatangan wisatawan asing ke Indonesia.

Rata-rata pengeluaran turis mancanegara mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, dengan perkiraan perputaran uang di sektor ini mencapai sekitar Rp176 triliun pada 2025, atau setara 50 persen kontribusi pariwisata nasional.

Capaian ini mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen.

Selain mencatatkan tingkat kemiskinan terendah secara nasional di angka 3,42 persen, Bali juga mencatat angka pengangguran sebesar 1,45 persen disertai peningkatan pendapatan per kapita warga.

Kendati demikian, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata memicu berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, lonjakan sampah, kerusakan ekosistem, krisis air bersih, hingga kemacetan jalan.

Masalah sosial seperti pelanggaran hukum oleh turis asing, bisnis ilegal, dan gangguan keamanan turut menjadi perhatian serius.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bali meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran.

Sejumlah langkah strategis dijalankan, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, hingga penguatan energi melalui pembangkit listrik gas.

Di sektor transportasi, Pemprov Bali mendorong percepatan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan.

Pengembangan rute logistik laut yang terintegrasi dari Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan dapat mengurai kemacetan, terutama saat puncak libur Idulfitri.

Pengembangan pelabuhan terpadu juga diprioritaskan demi mendukung pariwisata berkelanjutan.

“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan perlunya sinergi kuat antara pusat, daerah, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan.

Ia menyebut rakor ini merupakan langkah awal yang akan dievaluasi secara berkala.

“Kami akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.

AHY menerangkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan tata ruang dalam satu ekosistem terpadu.

Beberapa kementerian diberi tugas khusus, mulai dari penanganan sampah, perlindungan lahan pertanian, integrasi perencanaan, penyusunan rencana induk pariwisata, hingga pengembangan transportasi publik dan taksi air di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Pemerintah juga mendorong studi kelayakan transportasi laut di Bali Selatan, sistem transportasi pengumpan, pembangunan rusun MBR, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.

BUMN turut diarahkan untuk memperkuat aksesibilitas udara dan laut guna memadukan ekosistem pariwisata dan penerbangan.

Pemerintah daerah pun diminta menggencarkan edukasi sampah, memperketat penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan pusat, serta menekan alih fungsi lahan.

AHY menekankan bahwa pemerintah pusat hadir untuk menyokong kebutuhan daerah tanpa mengabaikan kearifan lokal.

“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Rakor ini membuahkan komitmen bersama untuk menyelaraskan program pembangunan, disertai evaluasi rutin agar seluruh program berjalan sesuai target demi masa depan Bali.

Acara ini turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, serta jajaran instansi terkait.