YOGYAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi agar Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) meraih keuntungan besar, yakni dengan memonopoli penjualan barang subsidi kepada masyarakat. Ia menyampaikan, rapat kabinet telah memutuskan seluruh barang bersubsidi hanya akan dijual melalui jaringan Kopdes.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” ujar Purbaya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurutnya, dengan menjadi jalur resmi penjualan barang subsidi, Kopdes dipastikan mendapat margin keuntungan yang menjanjikan, dengan catatan tidak ada praktik korupsi.
“Jadi harusnya dari situ aja menjual barang subsidi, Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak dikorupsi lah harusnya sih aman,” kata Purbaya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Purbaya menambahkan, Kopdes akan didukung pinjaman dana Rp240 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dicicil pembayarannya oleh Kemenkeu.
“Ini program besar loh, Rp240 triliun selama 6 tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” jelasnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia menegaskan, pendanaan tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah pelaksanaan program dilakukan rapi, bersih, dan minim kebocoran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh barang subsidi harus disalurkan satu pintu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” ujar Prabowo, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Prabowo menyoroti banyaknya penyimpangan distribusi barang subsidi yang tidak sampai ke masyarakat kecil, bahkan ada yang diselundupkan ke luar negeri. Ia menekankan bahwa Kopdes akan dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi pedesaan yang terintegrasi secara nasional.
