PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menjalankan langkah strategis dengan mengajukan penggabungan tiga daerah, yaitu Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya atau Wilayah SSD, agar disahkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini ditempuh untuk memangkas ketimpangan ekonomi yang terjadi antara area pesisir barat dengan wilayah koridor selatan-timur Sumatera Barat.
Apabila pengajuan ini lolos, wilayah itu diproyeksikan tumbuh menjadi episentrum ekonomi baru lewat program hilirisasi industri, integrasi logistik, serta pemaksimalan sektor pariwisata budaya.
Demi mematangkan draf pengajuan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengadakan diskusi bersama jajaran kepala daerah terkait di rumah dinasnya.
Agenda tersebut diikuti oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.
Sinergi ini kemudian melahirkan sebuah kesepakatan tertulis berupa komitmen bersama antardaerah.
"Kami ingin pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalau kami satukan dalam satu arah pembangunan, kami yakin manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar Vasko Ruseimy.
Vasko memaparkan bahwa area SSD bakal dibentuk menjadi pusat ekonomi modern yang bertumpu pada penguatan industri, hilirisasi produk, energi bersih, dan pariwisata.
Wagub menyatakan bahwa pengusulan status PSN tersebut bukan cuma berorientasi pada proyek fisik atau penyerapan dana APBN saja.
Target esensialnya yaitu memicu hadirnya ekosistem investasi dari pihak swasta yang sanggup membuka lapangan kerja lokal secara masif.
"Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kami siapkan bersama," kata Vasko.
Tiap wilayah di klaster SSD mempunyai kelebihan tersendiri, seperti Sawahlunto yang berbasis pada pariwisata warisan dunia UNESCO, Sijunjung yang unggul di bidang logistik serta pertanian, dan Dharmasraya yang bertindak sebagai pintu gerbang utama jalur lintas tengah Sumatera.
Kesuksesan pengusulan ini memerlukan kesiapan administrasi yang akuntabel, termasuk penyajian data makro serta analisis kelayakan kawasan.
Berkas kesepakatan itu juga memuat akselerasi penyelarasan rencana tata ruang wilayah demi memberikan jaminan hukum bagi para investor.
Di samping itu, ada kesanggupan untuk memfasilitasi kebutuhan lahan bagi infrastruktur logistik dalam skala besar guna menghindari konflik agraria.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan kesiapan daerahnya dalam merumuskan regulasi lokal serta sokongan dana untuk melengkapi kriteria PSN.
"Kami siap mendukung sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Harapannya, usulan ini disetujui Pemerintah Pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, maupun Sumatera Barat secara keseluruhan," ujar Annisa.
Usai penandatanganan ini, Pemprov Sumbar lewat Bappeda bakal segera merangkum proposal komprehensif untuk dikirimkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas.
