JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, melayangkan respons berkaitan dengan munculnya temuan tentang 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Cilacap seperti yang dibeberkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya.
Irma menganggap bahwa penemuan tersebut seyogianya dimanfaatkan sebagai momentum yang pas bagi Badan Gizi Nasional (BGN) guna melangsungkan koreksi serta pembenahan di berbagai titik lokasi SPPG.
"SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah daerah lain, semoga kedepan Kinerja BGN makin baik," kata Irma saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Dirinya berpandangan bahwa kondisi tersebut menjadi peluang berharga untuk pihak BGN agar sekaligus merapikan jajaran internal mereka.
Dirinya pun mengimbuhkan bahwa BGN bisa sekaligus menetapkan tindakan tegas berupa penutupan secara total terhadap operasional SPPG yang terbukti memiliki persoalan.
"Tentu ini momentum untuk BGN yang baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam juga mengevaluasi SDM yang ada di SPPG (KA SPPG, auditor, dan ahli gizi) begitu juga setop secara permanen SPPG yang bangunannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki IPAL pabrikan yang digunakan untuk mengolah limbah agar tidak mencemari sekelilingnya," ucap dia.
Irma lantas mengutarakan bahwa jajaran DPR RI sendiri memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menyediakan data pengawasan yang komprehensif terkait eksistensi SPPG di segenap pelosok wilayah Indonesia.
Dirinya ikut memaparkan fakta bahwa di waktu yang lalu sebenarnya ada banyak elemen masyarakat yang telah mempunyai fasilitas SPPG dengan kualifikasi mumpuni, tetapi malah tidak mendapatkan izin atau legalitas resmi dari BGN.
"Kami sebagai wakil rakyat hanya mampu melakukan kontrol, memberi kan solusi dan informasi terkait mana SPPG yang baik dan yang tidak baik di dapil kami masing-masing. Sebetulnya banyak masyarakat yang punya SPPG bagus tapi tidak mendapatkan approval, sementara yang tidak bagus malah dapat approval," ujarnya.
"Karena itulah banyak teman-teman yang membantu masyarakat yang tidak dapat approval dengan memfasilitasi mereka ke BGN mensukseskan program presiden kan wajib dilakukan oleh mitra kerja sepanjang tidak jual titik dan kualitas SPPG yang difasilitasi sesuai standar bahkan bisa dijadikan percontohan bagi SPPG SPPG yang ada tapi tidak sesuai standar," lanjutnya.
