BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, hingga kini masih menjumpai kendala masif terkait urusan pembenahan infrastruktur jalan.
Memasuki tahun 2026, terhitung kurang lebih sepanjang 300 kilometer jalanan di area tersebut berada dalam kondisi rusak dan memerlukan pembenahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengutarakan bahwa minimnya ketersediaan anggaran memicu pemerintah daerah belum sanggup membenahi seluruh titik jalan yang rusak dalam tempo cepat.
"Pada 2026 kami mengalokasikan sekitar Rp 63 miIiar untuk penanganan jaIan dan jembatan. Penanganan diIakukan secara bertahap sesuai skaIa prioritas," kata Adiptha di Buleleng, Rabu (24/6/2026).
Dipaparkan oleh Adiptha, lewat kapasitas anggaran yang dimiliki saat ini, pihak pemerintah daerah cuma bisa membenahi kisaran 30 kilometer jalanan pada tiap tahunnya atau setara 10 persen dari total keseluruhan jalan rusak yang terdata.
Di sisi lain, keperluan untuk pembenahan jalanan rusak di wilayah Kabupaten Buleleng menyentuh angka kurang lebih 300 kilometer.
"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan meIaIui musrenbang, namun tidak semuanya bisa Iangsung dieksekusi. OIeh sebab itu, kami menerapkan skaIa prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
Sistem penyusunan skala prioritas ini dikerjakan lewat tolok ukur level kerusakan jalan, intensitas kendaraan yang melintas, serta pengaruhnya bagi mobilitas warga sehari-hari.
Satu di antara beberapa jalur jalan yang tengah memperoleh atensi penuh dari pemerintah daerah terletak di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, yang menjadi wilayah di seputar Menara Turyapada.
Berdasarkan penjelasan Adiptha, pada periode sebelumnya proses pembenahan sudah dilangsungkan di area atas jalur jalan tersebut.
Pada tahun ini, proses pengerjaan bakal diteruskan ke area bawah jalan yang kondisinya juga didapati mengalami kerusakan.
Sejumlah rencana proyek pengerjaan jalan lainnya pun diketahui telah menginjak fase penandatanganan kontrak dan mulai dieksekusi.
"Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan muIai dikerjakan. Penanganan jaIan rusak diIakukan secara bertahap sesuai skaIa prioritas yang teIah dipetakan di masing-masing kecamatan," kata Adiptha.
Bukan cuma urusan jalan, pihak pemerintah daerah pun mendahulukan pembenahan pada dua unit jembatan yang dirasa memegang andil krusial dalam menopang pergerakan warga serta roda perekonomian.
Sepasang jembatan yang dimaksud berada di kawasan Banyuasri serta Tejakula.
Pembenahan ini dilakukan demi menjamin agar akses penghubung antarwilayah dapat terus berjalan dengan aman saat dilalui oleh warga.
Guna meminimalisasi efek buruk kerusakan pada jalur jalan yang belum terakomodasi dalam agenda pemulihan jangka panjang, Dinas PUPR Perkim Buleleng melangsungkan tindakan kedaruratan lewat metode patching atau menutup titik-titik jalan yang berlubang.
Kebijakan ini diaplikasikan pada beberapa kawasan demi mendongkrak aspek keselamatan para pengendara sembari menanti momentum pembenahan total.
Di samping membenahi prasarana jalan berikut jembatan, Dinas PUPR Perkim Buleleng turut memprioritaskan pemulihan pada saluran irigasi.
Pada periode tahun 2026 ini, terdapat total 35 titik jaringan irigasi yang bakal dipulihkan guna menyokong keperluan di sektor cocok tanam.
Menurut pandangan Adiptha, kehadiran saluran irigasi yang representatif menjadi elemen penentu demi menjaga kestabilan hasil panen, terlebih tatkala menghadapi fase kemarau.
"Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoaIan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi," ujarnya.
