BANTUL - Tindak lanjut atas dugaan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di SMAN 2 Bantul hingga saat ini masih terus berjalan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan bahwa hasil asesmen yang sedang berlangsung akan dijadikan sebagai patokan utama dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya.

Kasus ini mulai mencuat setelah seorang alumni SMAN 2 Bantul membagikan ceritanya yang menjadi korban perundungan oleh oknum guru ketika masih bersekolah.

Aduan yang diunggah tersebut mendadak viral di media sosial dan menarik perhatian khalayak luas.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Muhammad Setiadi, menerangkan bahwa pihaknya segera merespons laporan tersebut melalui agenda rapat koordinasi bersama berbagai pihak eksternal, termasuk pihak sekolah serta komite.

Lewat hasil koordinasi itu, kelanjutan penanganan kasus sekarang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul agar dapat diproses sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi rujukan kami dalam menentukan kebijakan dan langkah tindak lanjut berikutnya," kata Setiadi dalam keterangan yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/6/2026).

Setiadi menegaskan bahwa proses asesmen sengaja diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk memastikan penanganan berjalan secara objektif dan sesuai koridor hukum.

Maka dari itu, Disdikpora DIY memilih menunggu hasil akhir asesmen sebelum merumuskan tindakan hukum maupun administratif selanjutnya.

Ia menilai proses yang sedang berjalan ini diharapkan bisa memperlihatkan duduk perkara secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada hasil investigasi yang mendalam.

Masalah ini memicu keprihatinan mendalam setelah sang alumni membeberkan perlakuan tidak adil, fitnah, hingga diskriminasi dari oknum pendidik tatkala ia belajar di sana.

Alumni yang bersangkutan pun mengunggah bukti rekam medis yang menunjukkan bahwa dirinya sekarang mengalami gangguan kesehatan mental yang berat.

Sementara itu, Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso, membenarkan bahwa instansinya telah menerima berkas laporan terkait dugaan aksi perundungan tersebut.

Ia menegaskan laporan yang masuk segera diproses secara bertahap melalui mekanisme asesmen dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap pelapor.

"Laporan sudah kami terima dan ditindaklanjuti cermat sesuai prosedur asesmen. Kami menjamin penuh perlindungan data pelapor agar penanganan berjalan aman dan objektif," ujar Gunawan.

Ia memastikan perlindungan terhadap identitas pelapor akan terus menjadi salah satu hal utama selama proses investigasi di lapangan.

Di sisi lain, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten ikut mengawasi jalannya penyelesaian kasus ini dari waktu ke waktu.

Ia menuturkan bahwa investigasi mendalam telah dilakukan dan nantinya akan mengeluarkan poin-poin rekomendasi yang dibutuhkan untuk merampungkan perkara.

"Hari ini kan sudah dilakukan pendalaman dan pasti nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang kami perlukan," kata Halim, dikutip dari Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Pemkab Bantul dipastikan bakal terus mengawal dan memberikan pendampingan terhadap korban yang melaporkan dugaan tindak perundungan tersebut.

Halim mengingatkan bahwa tidak boleh ada sedikit pun celah bagi praktik bullying di lingkungan sekolah karena berdampak sangat buruk bagi kondisi psikologis korban.

"Peristiwa ini harus menjadi peristiwa yang terakhir, ya. Jangan sampai ada bullying di sekolah-sekolah, jangan sampai ada tindakan kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan itu berbahaya," ujarnya.

Ia menambahkan, lembaga sekolah semestinya bisa menjelma menjadi lingkungan yang aman serta ramah anak, agar seluruh siswa dapat belajar dengan tenang tanpa dibayangi kekerasan dalam bentuk apa pun.

Sampai sekarang, jalannya proses asesmen oleh DP3APPKB Bantul masih terus diupayakan.

Hasil akhir dari asesmen inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi Pemda DIY untuk menentukan sikap serta menyusun kebijakan terbaru terkait dugaan bullying di SMAN 2 Bantul.