JAKARTA – Jaringan transportasi publik di Jakarta menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan.
Jumlah penumpang MRT terus melonjak, Transjakarta sukses memecahkan rekor pengguna, sementara cakupan layanan LRT, KRL, serta Mikrotrans kian diperluas.
Akan tetapi, di tengah tren positif kenaikan angka pengguna angkutan umum ini, kendaraan pribadi nyatanya masih menjadi opsi utama bagi mayoritas warga.
Pengamat berpendapat situasi ini berakar dari masalah fundamental yang sudah diwariskan sejak lama, yakni desain tata kota Jakarta yang belum dikonsepkan untuk menyokong mobilitas berbasis transportasi massal.
Warisan tata kota
Deddy Herlambang selaku pengamat transportasi menjelaskan bahwa pangkal dari masalah ini bahkan bisa ditarik mundur hingga ke masa perencanaan kota di era kolonial Belanda.
"Memang tata kota DKI masih given dari Hindia Belanda, jadi perencanaan kota masih belum berpihak kepada angkutan umum massal sehingga tidak ramah kepada pengguna angkutan umum," ujar Deddy kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).
Pola pembangunan kota yang tidak menitikberatkan pada transportasi publik mengakibatkan akses warga menuju titik angkutan umum massal belum berjalan maksimal sampai hari ini.
Salah satu bukti nyatanya dapat dilihat dari penempatan terminal atau simpul transportasi yang minim dukungan jaringan pengumpan (feeder) yang kuat hingga ke level kelurahan dan kecamatan.
"Contoh terminal bus diletakkan di pinggir kota atau tidak ada sub-terminal di setiap kelurahan atau kecamatan," kata Deddy.
Imbasnya, perjalanan menggunakan angkutan umum tidak cukup hanya mengandalkan MRT, LRT, KRL, atau bus Transjakarta saja.
Banyak warga yang terpaksa mengeluarkan dana ekstra serta berganti-ganti moda transportasi sekadar untuk sampai di halte atau stasiun terdekat.
Beban First Mile dan Last Mile
Kendala operasional ini populer dengan istilah masalah first mile dan last mile, yakni rute perjalanan dari kediaman menuju transportasi umum dan sebaliknya.
Deddy berpandangan bahwa ongkos perjalanan untuk menuju dan menyudahi perjalanan dari stasiun kerap kali membebani para pengguna transportasi publik.
"Menggunakan angkutan umum massal itu lebih mahal di biaya first mile dan last mile-nya, seperti taksi, ojol, bajaj dan lainnya. Selama angkutan pengumpan itu minim dan dianggap lama karena tidak terintegrasi dengan jadwal kereta KRL, MRT, maupun LRT," ujarnya.
Realitas inilah yang memicu sebagian masyarakat untuk tetap menganggap kendaraan pribadi jauh lebih praktis ketimbang mesti berganti kendaraan berkali-kali dalam satu kali jalan.
Penumpang terus bertambah
Padahal, jika merujuk pada data yang ada, angka pengguna transportasi publik terus mengalami kenaikan.
PT MRT Jakarta mendata ada rata-rata 130.533 pelanggan setiap harinya pada September 2025. Bahkan pada hari kerja, angka penggunanya menyentuh 148.972 pelanggan per hari.
Di sisi lain, Transjakarta berhasil menjaring 413 juta pelanggan sepanjang tahun 2025, angka yang melesat dua kali lipat jika dikomparasikan dengan tiga tahun sebelumnya. Secara rata-rata, ada 1,4 juta mobilitas per hari yang memanfaatkan layanan ini.
Tren pertumbuhan juga dibukukan oleh LRT Jakarta yang melayani sekitar 1,3 juta penumpang sepanjang 2025, atau mencatatkan kenaikan sebesar 8,97 persen dari tahun sebelumnya.
Meski begitu, lonjakan kuantitas pengguna transportasi publik ini rupanya belum secara otomatis mereduksi tingkat kemacetan di jalanan secara signifikan.
Kendaraan pribadi masih dominan
Faktor penghambat lainnya adalah ketidakseimbangan antara regulasi pengembangan transportasi umum dengan regulasi pembatasan kendaraan pribadi.
Deddy menilai implementasi konsep Transport Demand Management (TDM) yang memadukan strategi push (tekanan) dan pull (tarikan) belum berjalan secara optimal.
"Karena kurang balance antara kebijakan push dan pull transport demand management (TDM), push atau menekan penggunaan kendaraan pribadi masih belum maksimal," kata Deddy.
Deddy mencontohkan aturan ganjil genap yang berlaku saat ini cuma menyasar jam-jam tertentu, sehingga kontribusinya dalam mengurangi volume kendaraan di jalan dinilai masih sangat terbatas.
Maka dari itu, ia menyarankan bahwa penerapan ganjil genap secara penuh selama 24 jam dapat dijadikan opsi taktis yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
"Quick win, paling simple adalah pelaksanaan ganjil genap full day atau 24 jam," ujarnya.
Bukan sekadar tambah moda
Menurut pandangan Deddy, tantangan utama yang dihadapi Jakarta saat ini bukan lagi sekadar perkara menambah jumlah koridor atau moda transportasi publik baru.
Aspek yang jauh lebih krusial adalah merajut integrasi antarmoda, memperkuat armada angkutan pengumpan, serta menggencarkan pembangunan kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).
Tanpa adanya pembenahan pada struktur tata kota serta kemudahan akses menuju transportasi umum, masyarakat akan tetap memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kendaraan pribadi, walaupun opsi angkutan massal terus disiapkan.
Pada titik krusial inilah Jakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah yang jauh lebih masif ketimbang sekadar membentangkan jalur MRT baru atau menambah unit armada bus: mereformasi kota agar sepenuhnya berpihak pada para pengguna transportasi publik.
