JAKARTA – Hari Karyuliarto menyoroti perbedaan interpretasi hukum dan akurasi fakta yang disampaikan jaksa KPK dalam persidangan terbaru guna meluruskan opini publik.

Persidangan yang melibatkan mantan petinggi Pertamina ini kembali memanas saat pihak terdakwa memberikan respons balik terhadap poin-poin yang disusun oleh tim penuntut.

Fokus utama dalam nota keberatan tersebut tertuju pada bagaimana sebuah peristiwa bisnis diterjemahkan menjadi sebuah pelanggaran pidana oleh lembaga antirasuah.

Hari Karyuliarto berpendapat bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam melihat rangkaian peristiwa investasi yang dilakukan perusahaan pada masa jabatannya.

"Interpretasi hukum yang digunakan jaksa harus selaras dengan fakta-fakta yang muncul selama proses pembuktian di persidangan," ujar Hari Karyuliarto, sebagaimana dilansir dari sindonews.com, Jumat 24 April 2026.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tuduhan yang dialamatkan memiliki dasar yang kuat dan tidak berdasarkan asumsi sepihak.

Pihak pembela menilai bahwa pemaksaan tafsir atas sebuah kebijakan korporasi dapat berdampak buruk pada iklim investasi dan pengambilan keputusan di BUMN.

Proses hukum ini diharapkan dapat menguji secara jernih apakah terdapat niat jahat atau murni merupakan risiko bisnis yang lazim terjadi.

Majelis hakim akan mempertimbangkan argumen mengenai ketidaksesuaian data yang diajukan oleh tim penasihat hukum dalam agenda persidangan berikutnya.

Ketegangan antara jaksa dan pihak terdakwa mencerminkan kompleksitas kasus yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di sektor energi.

Keputusan akhir nantinya akan sangat bergantung pada sejauh mana fakta-fakta persidangan mampu membuktikan adanya unsur melawan hukum secara nyata.