SUMEDANG - Sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang berinisial RY melaporkan dugaan pelecehan seksual, penganiayaan, dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati FA, istri FA, ADO, anggota DPR RI FPN, serta ajudan FPN, T, pada 17 Agustus 2026 di rumah dinas Sumedang.
Peristiwa bermula saat RY diperintahkan mengambil uang tunai operasional di rumah dinas FA sekitar pukul 12.00 WIB. Saat menghitung uang, FA memeluk dan mencium pipi korban dengan kalimat pelecehan, "mumpung tak ada ibu." Korban kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.00 WIB.
Pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB, RY dipanggil kembali ke rumah dinas oleh ADO dan didorong ke ruang rapat oleh para terlapor. Di sana, RY diinterogasi dan dianiaya menggunakan tangan kosong, asbak melamin, serta toples kaca. FPN bahkan mencekik leher dan menendang pinggang korban.
FPN memerintahkan ajudannya menyiapkan borgol dan kurungan, mengancam akan memasukkan korban ke sel tahanan, serta mengikat jari korban menggunakan tali ripet. Ponsel korban, iPhone 15 Pro, dirampas dan diganti janji dengan iPhone 17 Pro, yang ditolak korban.
Dalam ancaman lain, FPN mengatakan akan memviralkan kejadian ini dan memutasi korban, meminta korban menjauhi lingkungan Pusat Pemerintahan Sumedang, rumah dinas, dan Setda.
Korban diperbolehkan pulang sekitar pukul 22.00 WIB setelah dicek kondisinya oleh bibi FA. Setibanya di rumah, RY melaporkan kejadian ke ibu dan kakaknya, lalu dibawa ke RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang untuk perawatan medis.
Keesokan harinya, FA menghubungi korban untuk memberitahukan pemindahan tugas akibat "miss management" keuangan. Pada 19 Agustus 2026, RY dimutasi ke BPKAD Sumedang dan direncanakan mutasi lanjutan ke Kecamatan Surian, wilayah perbatasan Sumedang-Subang.
Pada 20 Agustus 2026, korban menolak paket iPhone 17 Pro pengganti ponsel pribadinya yang disita. Terungkap pula dugaan instruksi pencabutan kabel CCTV sebelum kejadian untuk menghilangkan jejak digital.
Kasus ini disoroti sebagai ancaman serius bagi integritas pemerintahan Sumedang, serta mendorong agar pihak kepolisian dan Bupati Sumedang mengambil tindakan tegas.
"Dugaan perbuatannya sudah terjadi dan dampaknya menimbulkan isu liar di tengah masyarakat. Pihak kepolisian harus segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh, objektif, dan akuntabel," ujar pengamat.
"Apabila dugaan penganiayaan dan penyekapan yang melibatkan lingkaran terdekat pejabat tersebut terbukti secara hukum, hal itu akan menjadi preseden buruk yang merusak kredibilitas Pemda," tambahnya.
Bupati Sumedang juga didorong untuk mengambil kendali dan mengevaluasi jajarannya secara komprehensif.
"Ini bukan lagi masalah domestik yang bisa diselesaikan di balik pintu tertutup. Peristiwa ini sudah menjadi konsumsi publik dan berpotensi menjadi aib besar bagi Pemkab Sumedang. Bupati harus mengambil kendali kepemimpinan, mengevaluasi jajarannya secara komprehensif, dan menunjukkan ketegasan konkret," katanya.