JAKARTA - Impian ribuan pemuda Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan dengan bekerja di luar negeri, terutama wilayah Kamboja, kerap berakhir pada lingkaran kekerasan dan eksploitasi terstruktur.Terpikat iming-iming upah puluhan juta rupiah, banyak anak muda dalam beberapa tahun belakangan menjadi korban TPPO dan dipaksa bekerja sebagai penipu siber.
Mereka terperangkap tawaran kerja fiktif sebagai staf pemasaran, layanan pelanggan, hingga admin.Setibanya di Kamboja, selain dipekerjakan di industri judi daring, sebagian anak muda dipaksa menjadi penipu siber melalui modus love scam, investasi bodong, atau tawaran kerja daring dengan sasaran warga kaya di Indonesia.
Bagi para korban, dibutuhkan keberanian serta perjuangan ekstra keras agar bisa keluar dengan selamat dan pulang ke Indonesia.Pilihannya sangat berat: bersedia menipu atau menjadi korban penganiayaan jika menolak.
"Kami menggunakan teknologi AI yang sangat canggih untuk melakukan video call. Jadi, korban percaya bahwa karakter perempuan itu asli."
Meskipun berhasil dibebaskan dari tempat kerja yang penuh penyiksaan, status mereka sangat rentan dianggap pekerja migran ilegal atau bahkan dituduh sebagai pelaku kejahatan dan perekrut.
Kondisi tersebut membuat status korban mereka gugur sehingga kehilangan hak atas rehabilitasi serta reintegrasi.
Pengalaman pahit ini salah satunya dialami PU (35) asal Sukabumi, Jawa Barat.Usai menemukan lowongan di WhatsApp pada Juli 2024, ia berangkat ke Bangkok, Thailand, untuk bekerja sebagai layanan pelanggan dengan tawaran gaji 25.000 baht atau sekitar Rp 13,5 juta per bulan.
Namun, alih-alih bekerja di Bangkok, rute perjalanannya justru dilanjutkan ke Myawaddy, Myanmar.PU merasa ditipu saat memeriksa aplikasi peta di ponselnya dan menyadari posisi keberadaannya sudah di Myanmar.
Di lokasi tersebut, PU dipaksa menjadi operator love scamming selama hampir delapan bulan dengan upah hanya sekitar Rp 1 juta per bulan.
Melalui perjuangan keras keluarga yang melapor ke berbagai lembaga, PU bersama ratusan WNI akhirnya berhasil dipulangkan ke Tanah Air pada Maret 2025.
Kisah lain datang dari Bumbum (26), pemuda Kepulauan Riau yang memiliki sertifikasi juru las, yang menjadi korban penipuan serta penyiksaan selama berbulan-bulan di perusahaan penipu daring kawasan Koh Kong, Kamboja.
Ia tergiur lowongan juru las di Taiwan dengan tawaran gaji tiga kali lipat dari Indonesia, namun ternyata malah dikirim ke Kamboja.
Karena tidak kuat menahan siksaan, Bumbum terpaksa menuruti perintah untuk menipu warga Indonesia lewat media sosial menggunakan modus love scam.
Tugas utamanya adalah mencari pria kaya di Indonesia melalui Facebook untuk dijadikan sasaran.
"Saya menggunakan akun palsu dengan karakter perempuan cantik dan menjalin hubungan asmara sampai mereka ibaratnya cinta mati. Kami menggunakan teknologi AI yang sangat canggih untuk melakukan video call. Jadi, korban percaya bahwa karakter perempuan itu asli," kata Bumbum pada Jumat (31/7/2026) malam.
Setelah hampir setahun bertahan dalam siksaan, ia diselamatkan oleh KBRI Phnom Penh bersama kepolisian setempat.Sayangnya, saat berhasil dievakuasi, statusnya bukan sebagai korban TPPO, melainkan WNI yang melanggar aturan imigrasi akibat paspor kedaluwarsa lebih dari lima bulan.
Untuk kembali ke Indonesia, ia diwajibkan membayar denda 1.500 dolar AS atau memilih opsi deportasi.Ia akhirnya memilih dideportasi dan harus bertahan hidup di Kamboja selama kurang lebih satu tahun sebelum resmi dipulangkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pemuda eks pekerja penipuan daring di Kamboja, mayoritas WNI yang berada di sana berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.
Skema kejahatan penipuan daring modus love scam diawali dengan pembuatan akun bodong beridentitas perempuan di media sosial.Selanjutnya, pekerja diwajibkan mencari calon mangsa dan merayunya agar bersedia menyetorkan uang investasi.
Setelah uang dikirim, tim yang terdiri lebih dari 10 orang akan bertugas menjerat serta menguras kekayaan korban.Pekerjaan ini memiliki jenjang karier dari pencari sasaran hingga penguras dana yang dilengkapi target nominal tertentu.
Pekerja yang berhasil mencapai target akan dijanjikan komisi besar.Taktiknya dirancang sangat rapi, di mana korban awalnya hanya diminta memberikan penyukaan (like) pada video di media sosial dengan imbalan Rp 5.000 per klik.Pada tahap awal, bonus tersebut memang bisa dicairkan untuk membangun rasa percaya korban.
Setelah percaya, korban diarahkan menaruh deposit dalam jumlah besar dengan alasan transaksi di platform e-commerce fiktif.Ketika dana yang disetor mencapai miliaran rupiah, saldo tersebut tidak bisa lagi ditarik dan perusahaan penipu meraup keuntungan besar.
Kepala Kantor Kementerian HAM Wilayah Sumut dan Kepulauan Riau, Flora Nainggolan, pada acara Hari Antiperdagangan Orang Sedunia di Medan, Kamis (30/7/2026), mengungkapkan bahwa Sumut kini menjadi salah satu simpul utama perdagangan orang.
Warga dari berbagai daerah dikumpulkan di Sumut sebelum diberangkatkan ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Direktur Reserse PPA-PTPPO Polda Sumut, Kombes Kristinatara Wahyuningrum, menyebutkan bahwa angka korban perdagangan orang di wilayahnya terus melonjak.
Tercatat ada 80 korban pada tahun 2025, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 48 orang, sementara sepanjang tahun ini sudah tercatat 17 korban.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sepanjang tahun 2025 KBRI Phnom Penh telah menangani sekitar 5.000 kasus WNI terkait penipuan daring.
Pada rentang Januari hingga Juli 2026, terdapat 12.863 WNI yang melapor langsung ke KBRI untuk meminta bantuan pemulangan.Dari total tersebut, sebanyak 6.500 WNI telah dipulangkan dalam periode Januari–Juli 2026.
KBRI Phnom Penh juga melakukan penilaian awal terhadap 11.047 WNI, di mana hasilnya tidak ditemukan indikasi korban TPPO.
"Banyak WNI yang secara sadar mengakui keterlibatan dalam kegiatan ilegal, termasuk penipuan daring. Perlu dipahami bahwa tidak seluruh WNI yang dipulangkan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai korban TPPO. Penetapan status sebagai korban TPPO memerlukan proses identifikasi dan asesmen oleh aparat penegak hukum," kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, Minggu (2/8/2026).
Meskipun langkah pencegahan, penegakan hukum, dan edukasi terus dilakukan pemerintah bersama negara mitra, arus keberangkatan tersebut masih terus terjadi.
Fenomena keberangkatan WNI, khususnya pekerja migran nonprosedural ke kawasan Asia Tenggara, meningkat seiring maraknya industri penipuan daring lintas negara.
"Meskipun berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum, dan edukasi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama negara-negara mitra, fenomena keberangkatan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Kami melihat fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan merupakan kombinasi antara push factor dan pull factor," ujar Heni.
Dari faktor pendorong, masih banyak warga usia produktif yang mencari peluang kerja bergaji tinggi namun memilih jalur nonprosedural atau tergiur tawaran tanpa verifikasi.
Dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil, upaya perlindungan bagi WNI yang terjebak sindikat penipuan kerap terbentur aturan birokrasi dan label negatif.
Hingga kini, banyak penyintas yang kembali dari Kamboja dan Myanmar tidak diakui sebagai korban TPPO dan hanya dianggap pekerja ilegal atau pelaku tindak pidana.
Penasihat Senior Advokasi IJMI, Yunety Tarigan, menilai terdapat kesenjangan besar dalam identifikasi korban karena pemerintah cenderung menganggap keberangkatan secara sadar sebagai alasan menggugurkan status korban.
"Ada pandangan bahwa mereka itu pelaku penipuan sehingga disuruh balik sendiri. Padahal, mereka itu korban yang bekerja di bawah ancaman," kata Yunety.
Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip non-punishment agar para penyintas scamming yang dipaksa melakukan kejahatan siber tidak dijatuhi hukuman.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengungkapkan bahwa kondisi TPPO di Asia Tenggara sudah semakin mengkhawatirkan karena penipuan daring telah meluas ke seluruh kawasan.
Bahkan Indonesia kini bukan hanya negara asal korban, melainkan juga tempat operasional sindikat, terbukti dari maraknya penangkapan di ruko-ruko kawasan perkotaan.
Ketika pengawasan di Jawa dan Sumatera diperketat, sindikat mulai beralih menggunakan jalur darat di Kalimantan sebagai rute utama.
"Dalam dua bulan terakhir, misalnya, ada penangkapan di ruko-ruko yang ternyata isinya adalah operator online scamming di Yogyakarta, di Jakarta Utara, Lampung, kemudian di Timor Leste, itu juga sudah ada," ungkap Wahyu.
Penelusuran Migrant Care awal tahun 2026 menunjukkan korban dibawa melalui Pontianak, menyeberang secara ilegal ke Kuching (Malaysia) yang menjadi tempat transit sebelum dikirim ke Kamboja.
IJMI juga mencatat pergeseran pola rekrutmen yang kini mulai menggunakan iming-iming pekerjaan di sektor perhotelan dan restoran.
Data SBMI menunjukkan Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang korban terbanyak, di mana sejak 2020 ada lebih dari 1.000 warga Jabar yang diadvokasi dari Kamboja dan Myanmar.
Para korban berasal dari daerah dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Sukabumi, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, dan Cirebon.
"Sebagian korban merupakan pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Sementara korban lainnya sudah bekerja, namun tergoda iming-iming gaji besar," jelas Sekjen SBMI, Juwarih.
Koordinator Pelindungan BP3MI Jabar, Didit Kurniawan, menyebutkan bahwa pemuda menjadi sasaran utama karena tergiur tawaran gaji tinggi di media sosial.
Setiap tahun BP3MI Jabar menerima 800–1.000 aduan, yang kini mulai didominasi kasus penipuan di Kamboja dan Myanmar.
Pemerintah sendiri telah memulangkan 619 warga Jabar dari Kamboja dan 11 warga dari Myanmar dalam enam bulan terakhir, serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan TPPO melalui pemanfaatan media sosial.
Polri berkomitmen memperkuat deteksi dini, fungsi intelijen, serta sinergi lintas lembaga untuk mempercepat identifikasi dan perlindungan korban sejak awal penanganan perkara.