JAKARTA - Tepat hari ini, tiga dekade silam, sebuah insiden kerusuhan dahsyat merebak yang kini ditandai dalam sejarah sebagai Peristiwa Kudatuli.
Kudatuli merupakan singkatan dari Kerusuhan 27 Juli 1996 yang mengakibatkan lima korban jiwa, 149 orang luka-luka, serta 23 orang lainnya sirna tanpa kabar.
Tragedi sejarah ini menyeret jajaran nama ternama, seperti aktivis sekaligus penyair Wiji Thukul, hingga figur Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjabat Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.
Berdasarkan warta dari Kompas.com, insiden ini terikat erat dengan perselisihan internal partai sewaktu Kongres IV PDI yang mengukuhkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Mengutip tulisan Harian Kompas edisi 22 Juli 1993, agenda hari pertama Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara, diwarnai kericuhan.
Terjadi pengambilalihan kepemimpinan sidang oleh Yacob Nuwa Wea bersama 400 rekannya dari kubu DPP PDI Peralihan yang menerobos ruang acara.
Pada masa tersebut, internal PDI terbelah menjadi dua kubu persaingan, yakni kubu pendukung Soerjadi dan kubu pendukung Megawati Soekarnoputri.
Tanpa adanya kata mufakat, bentrokan tersebut berujung pada keputusan Menkopolkam Soesilo Sudarman yang menganggap Kongres Medan tidak sah dan mengarahkan dilaksanakannya kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.
Namun, upaya KLB di Surabaya menemui kegagalan.
Megawati lantas menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum PDI secara de facto yang kemudian diratifikasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) PDI pada 22 Desember 1993 di Kemang, Jakarta Selatan.
Di sisi lain, Soerjadi mendirikan komite penyelenggara KLB tandingan di Medan pada 20-23 Juni 1996 yang kembali menetapkan dirinya sebagai ketua umum.
Pendukung dari kedua belah pihak sama sekali tidak menemukan titik temu.Gedung DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, bergeser menjadi pusat pergolakan.
Barisan massa simpatisan Megawati yang diklaim sebagai Ketua Umum PDI bersiaga penuh saban hari sembari menggelar mimbar bebas di area depan gedung.
Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung kemudian melontarkan tuduhan bahwasanya aksi mimbar bebas tersebut merupakan langkah makar."Itu bukan bangsa Indonesia lagi. Saya kira itu PKI," kata Feisal.
Terkait dengan tuduhan tersebut, Megawati melayangkan bantahan secara tegas.Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitasnya terbuka dan sama sekali bebas dari agenda pengambilalihan kekuasaan secara ilegal.
"Kalau saya mau membuat makar tentu sudah saya lakukan. Kami hanya ingin menjaga harga diri warga yang porak-poranda dengan adanya Kongres Medan," kata Megawati di depan puluhan wartawan asing dan nasional di akhir Juli 1996.
Momen krusial itu akhirnya tiba pada 27 Juli 1996 sejak pukul 06.20 WIB, ketika simpati massa PDI kubu Soerjadi mulai berdatangan.
Sebelumnya, sempat terjalin komunikasi diplomatis antara perwakilan pendukung Soerjadi dan pendukung Megawati selama kurun waktu 15 menit.
Pihak pendukung Megawati mendesak agar area kantor ditetapkan dalam status quo, namun kesepakatan tersebut gagal diraih.Tepat pukul 06.35 WIB, bentrokan fisik meletus di antara dua kelompok tersebut.
Massa pendorong Soerjadi mulai menghujani gedung DPP PDI menggunakan batu serta paving-block.Kubu lawan merespons serangan tersebut memanfaatkan benda seadanya yang tersebar di pekarangan kantor.
Hingga akhirnya, barisan pendukung Soerjadi berhasil merebut dan menduduki gedung PDI.Pukul 08.00 WIB, jajaran aparat keamanan mengambil alih penguasaan gedung DPP PDI secara total.
Area markas PDI tersebut lantas ditetapkan sebagai kawasan steril, termasuk akses jalan raya di wilayah sekitarnya.
Sekitar pukul 08.45 WIB, sebanyak 50 orang massa pendukung Megawati yang terjebak di dalam gedung diangkut menggunakan tiga unit truk, sementara sembilan korban lainnya dievakuasi memakai dua ambulans.
Memasuki pukul 11.00 WIB, eskalasi massa yang memadati ruas Jalan Diponegoro membengkak hingga mencapai ribuan orang.
Deretan aktivis LSM bersama kelompok mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di bawah jembatan layang rel kereta api dekat Stasiun Cikini.
Konfrontasi secara terbuka tak terelakkan antara kerumunan massa dan aparat keamanan.
Selanjutnya pukul 13.00 WIB, amukan bentrokan makin memuncak, memaksa massa terdesak mundur ke arah RSCM dan kawasan Jalan Salemba.
Tiga unit bus kota, termasuk armada bus tingkat, hangus terbakar dalam insiden tersebut.Dua jam pascainsiden, beberapa bangunan gedung di sepanjang Jalan Salemba terpantau melahap kobaran api.
Pukul 16.35 WIB, armada militer berupa 5 unit panser, 3 truk pemadam khusus militer, serta 17 truk angkut dikerahkan dari Jalan Diponegoro menuju lokasi Jalan Salemba.
Kerumunan massa akhirnya membubarkan diri, meski kobaran api di beberapa gedung baru berhasil dipadamkan menjelang pukul 19.00 WIB.
Dari puluhan korban yang lenyap dalam tragedi tersebut, salah satunya adalah Wiji Thukul, seorang penyair nyali tinggi yang vocal mengkritik rezim Orde Baru lewat karya puisinya.
Kala itu, organisasi PRD di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko dituduh oleh pemerintah melalui Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI Letnan Jenderal Syarwan Hamid sebagai dalang utama kerusuhan, sehingga para simpatisannya diburu, termasuk Wiji Thukul.
Waktu itu, Wiji Thukul bermarkas di Solo menjabat sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker) yang terafiliasi dengan PRD.
Wiji Thukul melarikan diri tak lama setelah deretan personel kepolisian menyambangi kediamannya.
Selama dalam masa pelarian, ia harus mencari celah secara tersembunyi untuk sekadar berinteraksi dengan istrinya, Sipon.
Keduanya paling sering bertemu secara sembunyi-sembunyi di Pasar Klewer, serta menyusun rencana lokasi perjumpaan berikutnya setiap kali bertemu.
Di momen-momen itu pula, Wiji Thukul mengisahkan petualangannya di beberapa daerah pelarian serta meminta bantuan dana dari sang istri demi menyambung hidup.
Untuk menyamarkan jejak, ia mengadopsi beberapa nama samaran seperti Paulus, Aloysius, dan Martinus Martin.Ia pun rutin mengenakan topi serta jaket tebal guna menyamarkan perawakannya yang kurus agar tak mudah dikenali orang.
Pada tahun 1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi menyatakan Wiji Thukul hilang.
Dalam gelombang penangkapan terhadap jajaran aktivis PRD, Budiman Sudjatmiko turut menjadi salah satu tokoh yang diringkus oleh rezim Orba.
Insiden berdarah ini di kemudain hari dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Di bawah kepemimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, Komnas HAM menggelar investigasi mendalam, yang diteruskan kembali pada tahun 2003.
Dari temuan tersebut, Komnas HAM mengonfirmasi data 5 korban tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang, dengan estimasi kerugian materiil menyentuh angka Rp 100 miliar.
Selain kerugian fisik, Komnas HAM merinci terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM, mencakup perampasan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta hak atas rasa aman dari ketakutan.
Terjadi pula pelanggaran atas perlindungan dari perlakuan kejam tak manusiawi, perampasan hak atas perlindungan jiwa, hingga pelanggaran atas hak kepemilikan harta benda.