CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan krusialnya penyelarasan masukan warga dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut ditegaskannya ketika membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kota Cilegon yang bertempat di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Rabu 15 April 2026.
Robinsar menerangkan bahwa musrenbang berfungsi sebagai wadah strategis dalam menghimpun serta menyerap masukan dari bermacam tingkatan, mulai kelurahan, kecamatan, sampai DPRD.
Ia menggarisbawahi bahwa setiap masukan yang dikumpulkan mesti bisa diwujudkan menjadi program yang betul-betul menjawab kebutuhan warga.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari perangkat daerah mulai dari kelurahan hingga DPRD yang kemudian harus mampu melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Robinsar menggarisbawahi bahwa perancangan pembangunan tak sekadar berfokus menghasilkan banyak program, melainkan mesti masuk akal dan diselaraskan dengan kapasitas finansial daerah. “Sebagus apa pun rencana pembangunan kami, kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai maka program yang direncanakan tidak dapat terealisasi secara optimal,” tegasnya.
Sebab itu, Robinsar menggarisbawahi krusialnya penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi utama pembiayaan pembangunan.Ia memacu seluruh lini termasuk camat dan lurah agar kian aktif menjaring potensi penerimaan di wilayah masing-masing.
"Optimalisasi sumber pendapatan bisa kami lakukan melalui berbagai sektor salah satunya yaitu dari BUMD kami seperti PDAM, BPRS, dan PCM. Selain itu, pendataan wajib pajak baru juga perlu ditingkatkan untuk memperluas basis pendapatan. Intinya kami harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru, karena itu menjadi bahan bakar pembangunan,” katanya.
Pada penghujung arahannya, Robinsar mengimbau seluruh elemen guna memperkokoh sinergi dalam menopang pembangunan wilayah. “Saya mengajak seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun sektor industri, untuk memperkuat kolaborasi agar pembangunan di Kota Cilegon dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sokhidin menggarisbawahi bahwa ajang Musrenbang tidak boleh dipandang sebatas kegiatan seremonial saban tahun.Berdasarkan pandangannya, Musrenbang merupakan wadah strategis guna menjamin perencanaan pembangunan sungguh-sungguh memihak pada warga.
“Musrenbang ini tidak boleh dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan semata. Forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan,” ujarnya.
Di samping itu, Sokhidin turut memaparkan bahwa pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Cilegon Tahun 2027 ada 433 masukan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dimasukkan ke dalam sistem SIPD. “Jumlah usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk dalam SIPD untuk RKPD Tahun 2027 mencapai 433 usulan dan tersebar pada tujuh OPD teknis yakni Disporapar, DLH, DKPP, DPUPR, Disperkim, Dishub, dan Dindikbud," jelasnya.
Sokhidin berharap pokir DPRD bisa dipadukan secara seimbang dan dijadikan prioritas dalam perancangan pembangunan wilayah. “Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD ini dapat disinergikan secara proporsional dan menjadi prioritas, dengan tetap menyesuaikan kapasitas riil APBD, sehingga mampu mendorong pembangunan yang kolaboratif, aspiratif, dan inklusif untuk Kota Cilegon,” pungkasnya.