JAKARTA - Pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) didorong untuk terus diperkuat.
Pembangunan konektivitas dinilai wajib memprioritaskan pemenuhan akses layanan dasar warga.
“Infrastruktur seharusnya bisa menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang menjadi kebutuhan hidup warga sehari-hari,” kata anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba Putri, dalam keterangannya, Senin, 20 Juli 2026.
Irine menyoroti insiden evakuasi pasien yang terpaksa memakai perahu untuk menerjang ombak di Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Di samping itu, ia juga menyoroti penghentian sementara subsidi angkutan kapal perintis di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kendati Kementerian Perhubungan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah memastikan operasional kapal perintis di seluruh daerah tetap berjalan hingga akhir 2026, Irine mendesak pemerintah mengevaluasi efektivitas anggaran program tersebut.Ia berharap supaya pengalokasian anggaran dapat lebih memihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menggarisbawahi pentingnya ketersediaan dermaga, armada angkutan antarpulau yang aman, serta fasilitas ambulans laut untuk dimasukkan ke dalam desain pembangunan nasional.
“Di daerah kepulauan, pembangunan dermaga pelayanan masyarakat dan jalur transportasi antarpulau yang aman menjadi kebutuhan premier bagi mereka," ucap Irene.
Demi menyelesaikan masalah layanan transportasi publik di wilayah kepulauan ini, Komisi V DPR bersama pimpinan DPR menyelenggarakan rapat pembahasan khusus dengan pihak pemerintah.
“Kami akan coba mencari solusi yang bisa kami dorong kepada pemerintah. Sehingga, hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan layanan publik benar-benar hadir di tengah mereka, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan,” ucap Irine.