DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan empat klaster utama dalam agenda pembangunan wilayah Bali.
“Saya ingin fokus di empat klaster, empat klaster ini upaya pengembangan Bali yang saya harapkan bisa kami kawal bersama-sama,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin.
Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa sektor pariwisata ditempatkan sebagai klaster utama, mengingat besarnya kontribusi pariwisata Bali yang mampu menyumbang Rp176 triliun dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
Pada tahun 2025, sebanyak 45,8 persen wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia masuk melalui Bali, sehingga tantangan utamanya adalah mendorong pertumbuhan pariwisata sembari menjaga kelestarian alam agar tidak tereksploitasi.
“Destinasi harus terus dikembangkan, tapi tidak boleh terkonsentrasi di 1-2 kawasan saja karena itu yang akan menambah beban pembangunan, tekanan terhadap daya dukung yang harusnya tetap tersedia dengan jumlah yang memadai,” ujar AHY.
Klaster kedua berfokus pada konektivitas, di mana ia menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas yang kerap menjadi perbincangan hangat di Pulau Dewata.
Menko Infrastruktur menegaskan pentingnya pemerintah menyediakan ragam opsi solusi untuk koridor konektivitas reguler, khususnya pada kawasan Bali Selatan yang menjadi pusat aktivitas padat saat musim liburan.
Klaster ketiga berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan akibat tingginya volume wisatawan, persoalan sampah, pencemaran air, hingga ancaman abrasi di wilayah pesisir.
“Belum lagi kami bicara ada abrasi yang juga mengancam pantai-pantai kami, pesisir kami, dan berkurangnya lahan-lahan produktif termasuk yang harus kami pertahankan lahan sawah,” katanya.
Klaster keempat menyoroti tata ruang yang kurang terkendali, padahal Menko Infrastruktur menempatkan tata ruang sebagai landasan utama pembangunan agar tidak menimbulkan bencana yang melumpuhkan pariwisata serta konektivitas.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa empat fokus yang dirumuskan kemenko sangat selaras dengan kebutuhan Pemprov Bali dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah.
Ia menambahkan bahwa sektor pariwisata yang memberikan banyak dampak positif juga mendatangkan tantangan serius bagi kelestarian alam, masyarakat, serta kebudayaan lokal.
“Yang pertama adalah alih fungsi lahan yang cukup tinggi, sampahnya banyak, ekosistem lingkungan terganggu, ancaman air bersih, dan macet,” ucapnya.
Selain itu, kapasitas infrastruktur serta jaringan transportasi umum dinilai masih jauh dari memadai sehingga kerap memicu kemacetan di mana-mana, di samping ancaman pengikisan orisinalitas budaya Bali.
Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Bali terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk jajaran di bawah Kemenko Infrastruktur.
“Kami sudah merinci kebutuhan infrastruktur darat di Bali untuk konektivitas antarkabupaten yang ada di Bali karena Bali ini dari ujung ke ujung itu semuanya objek wisata tapi infrastrukturnya belum memadai, baik ke arah Bali Timur, Bali Utara, maupun Bali Barat serta konektivitas antara Denpasar dengan Badung, Klungkung, Gianyar perlu diprioritaskan supaya pariwisata Bali erlayani dengan baik,” tuturnya.