JAKARTA - Peningkatan kerja sama pembangunan perdesaan antara Indonesia dan Tiongkok terus didorong. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan ekonomi desa.
Langkah ini disampaikan saat menerima audiensi delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok Mr Zhang Zhili pada Jumat (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah tantangan pembangunan desa yang masih perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya terkait tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan yang masih mencapai sekitar 11,34 persen, lebih dari dua kali tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.
Selain itu, masih terdapat sekitar 10.000 desa yang belum memiliki akses listrik dan sekitar 45 persen desa masih memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Olehnya, kami mendorong pendekatan Octahelix Collaboration, yaitu kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai aktor untuk mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Perhatian juga diberikan terhadap pengembangan sumber daya manusia desa sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan. Program kerja sama dengan Tiongkok melalui Benchmarking Study dan Seminar dinilai dapat membantu para kepala desa memperoleh pengalaman serta pengetahuan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Selain itu, diusulkan agar program benchmarking dapat diperluas dengan melibatkan pemuda melalui program Pemuda Bangun Desa. Melalui program tersebut, para pemuda diharapkan mendapat kesempatan untuk belajar dan bekerja di Tiongkok guna memperoleh pengalaman yang dapat dikembangkan di desa.
"Kami berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga melalui kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan ekonomi perdesaan," jelasnya.
Peluang juga dibuka untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama, termasuk investasi dan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Kerja sama tersebut mencakup pengolahan dan hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.
Oleh karena itu, perkembangan draft Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs Republik Rakyat Tiongkok disambut baik. MoU tersebut diharapkan dapat segera difinalisasi dan menjadi dasar kerja sama yang lebih konkret bagi kedua negara.
Di samping itu, pentingnya penguatan kerja sama dengan Tiongkok melalui Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD) turut menjadi perhatian. Platform tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan kolaborasi antarnegara dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan perdesaan.
Sementara itu, Zhang Zhili menyampaikan kesepakatannya untuk terus memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah, aparatur pemerintahan daerah, hingga para ahli dan akademisi.
"Dalam kerja sama ini, kami berharap dapat menggunakan langkah-langkah yang nyata dan pragmatis untuk melaksanakan berbagai kesepahaman penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta memberikan kontribusi kami dalam bersama sama mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia," katanya.
Dukungan Tiongkok juga disampaikan terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo Subianto, termasuk target penghapusan kemiskinan sebelum tahun 2029. Diharapkan semakin banyak perusahaan Tiongkok dapat hadir di Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian.
Selain itu, diharapkan Indonesia dapat terus menyediakan iklim usaha yang baik bagi perusahaan asing. Hal tersebut termasuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat.
"Selain itu, membantu perusahaan menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan stabil, serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat," pungkasnya.
