Bocoran Harga Aspal Merah Putih dari Menteri PU Dody Hanggodo

Bocoran Harga Aspal Merah Putih dari Menteri PU Dody Hanggodo
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.(Sumber:NET)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan rencana pemerintah meluncurkan produk aspal bertajuk Aspal Merah Putih.Produk ini merupakan formula gabungan antara aspal Buton (Asbuton) dengan aspal milik Pertamina.

Dody menyampaikan bahwa pemanfaatan Asbuton ini dipacu salah satunya untuk memangkas ketergantungan Indonesia pada impor aspal.Namun demikian, pemerintah enggan bila pemakaian Asbuton justru memicu pembengkakan biaya pembangunan jalan.

"Ya jadi kami meluncurkan aspal buton itu kan sebenarnya, tujuannya yang pertama, bahwa kami tidak lagi impor aspal. Nanti mungkin dalam beberapa hari lagi kami akan meluncurkan Aspal Merah Putih," kata Dody dalam konferensi pers di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (12/8/2026).

"Aspal Merah Putih itu ya aspal Buton (Asbuton), tapi Pertamina kan punya aspal dari cairan, itu dari hasil dia mengolah minyak buminya yang dia beli. Nah itu nanti kami campur dengan aspal Buton. Nanti kami sebut sebagai Aspal Merah Putih. Ini bocoran sedikit, nanti mungkin setelah 17 Agustus lah kami luncurkan," sambungnya.

Berdasarkan penjelasan Dody, Asbuton sejatinya bukan lagi bahan baru karena sudah dimanfaatkan sejak lama.Kendati begitu, salah satu kendala yang mengemuka yakni harganya yang dinilai terlampau tinggi.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pemanfaatan Asbuton ke depan wajib tetap masuk akal dari segi ekonomis.Pemerintah tidak menghendaki kebijakan tersebut berimbas pada naiknya beban biaya yang mesti ditanggung publik.

"Aspal Buton ini kan sebetulnya bukan barang baru, kan dari dulu juga ada. Tapi mungkin kalau dulu harganya kemahalan dan seterusnya. Nah sekarang saya nggak mau begitu, kalaupun kami menggunakan aspal Buton, dengan berbagai macam alasan gitu kan, baik itu alasan impor kemudian alasan teknis dan seterusnya, itu ya tetap dari sisi ekonomisnya harus masuk," jelas dia.

Dody menuturkan, nominal harga Aspal Merah Putih nantinya dipatok sekurang-kurangnya setara dengan harga aspal yang dipakai saat ini.Malahan, ia mengharapkan harganya dapat terkoreksi sekitar 10%-20%.

"(Harga Aspal Merah Putih) idealnya harus sama dengan aspal yang ada saat ini. Kan sama-sama juga namanya aspal, barangnya itu-itu saja, tapi kan karena di sini ada mineral, kan kalau aspal Buton itu kan mineral bukan cairan lagi. Jadi harapannya ada turun sedikit lah, (harganya) bisa turun 10%-20%, tapi belum, itu masih suatu hal yang nanti para penyedia jasa yang akan menawarkan," ujar Dody.

Ia menegaskan kembali, pemerintah menolak jika penerapan Asbuton berdampak pada kenaikan tarif yang harus dibayarkan masyarakat.Di samping itu, biaya bahan yang terlampau tinggi juga dikhawatirkan dapat membebani APBN.

"Supaya kemudian tarif yang untuk masyarakat itu tidak perlu nambah, untuk sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat, karena sudah ada aspal cair sebelumnya kan. Nah itu yang saya juga nggak mau," tuturnya.

"Makanya, aspal Buton atau yang kami sebut Aspal Merah Putih, yang akan kami pakai ke depan, itu minimal (harganya) sama, atau kalau bisa saya akan coba turunkan menjadi di bawah (harga) aspal hari ini. Sehingga biaya teman-teman BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) juga turun, dan APBN kami juga nggak terganggu," kata dia.

Dody memaparkan bahwa material aspal tersebut diaplikasikan pada bermacam tipe jalan, baik jalan tol maupun jalan nasional.Oleh karena itu, apabila harganya melambung tinggi, tanggungan pada APBN bakal ikut melonjak.

"Karena kan aspal ini kami pakai di mana-mana, ya jalan tol, jalan nasional kami juga pakai. Kalau misalnya aspal ini ketinggian (harganya), nanti APBN saya jebol. Jadi masalah baru besar bagi saya. Jadi itu suatu hal yang saya akan kerjakan, dengan kemudian meluncurkan Aspal Merah Putih, yang terdiri dari aspal Buton dan aspalnya Pertamina," jelasnya.

Dody pun menggarisbawahi agar regulasi pemanfaatan Asbuton tidak diiringi dengan lahirnya aturan baru yang malah mendongkrak biaya produksi.

"Cuma saya tekankan itu, jangan sampai kemudian ada aturan baru, yang kemudian menaikkan biaya produksi. Itu nggak boleh sama sekali," pungkasnya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index