JAKARTA – Pengembangan jalan tol nasional telah memasuki babak baru.Dengan panjang jaringan yang kini menyentuh 3.115,98 kilometer (km), kebutuhan akan dana berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, keselamatan, hingga masalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
Melihat situasi ini, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) siap menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Forum ini dirancang untuk mempertemukan pihak pemerintah, pelaku industri, DPR, serta para ahli dalam menyusun langkah strategis bagi keberlanjutan industri tol sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan publik.
Ketua Umum ATI Rivan A Purwantono menyatakan, pihak industri mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan berkendara, serta modernisasi sistem transportasi nasional.
Ia menilai, pembangunan jalan tol tak sekadar berfokus pada penambahan panjang jalan, tetapi wajib menghadirkan layanan yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal bagi pengguna jalan.
“Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Saat ini, total ruas jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 km pada 76 ruas berbeda.Infrastruktur ini dioperasikan oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Nilai investasi pada jalan tol yang sudah beroperasi mencapai angka sekitar Rp 668 triliun.Bila digabung dengan ruas yang tengah dibangun dan dipersiapkan, total investasi tol nasional diprediksi mendekati angka Rp 1.000 triliun.
Besarnya nilai investasi tersebut membuktikan bahwa keberlanjutan proyek tol sangat bergantung pada skema pembiayaan yang kokoh.
ATI menilai anggaran pemerintah memiliki keterbatasan.Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan kebijakan dan model pembiayaan anyar agar sektor swasta makin aktif berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol.
Tantangan ini kian krusial sebab mayoritas ruas jalan tol aktif masih berada pada tahap awal hingga menengah dalam siklus pengembalian modal.
Kondisi tersebut menuntut struktur keuangan yang sehat supaya pengusahaan jalan tol dapat berjalan stabil dalam jangka panjang.
Di samping masalah pembiayaan, keberlanjutan tol juga terkendala masalah operasional serta kondisi fisik jalan.
Salah satu pemicunya adalah maraknya kendaraan muatan dan dimensi berlebih (ODOL).Truk ODOL ini dinilai mempercepat kerusakan permukaan jalan sekaligus memperbesar risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Sebab itu, pembenahan ekosistem tol tidak hanya berputar pada pembangunan fisik baru, melainkan mencakup penguatan aturan, pengawasan, keselamatan, mutu layanan, hingga tata kelola transportasi yang menyeluruh.
FGD bentukan ATI ini bakal menghadirkan berbagai pihak pemangku kepentingan.
Acara akan dibuka dengan kata sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Sesi diskusi interaktif dipandu oleh pakar manajemen Prof Rhenald Kasali dengan mendatangkan ekonom Muhammad Chatib Basri dan Prof Bambang Brodjonegoro sebagai penceramah utama.Anggota legislatif dari Komisi V DPR RI juga akan ikut serta bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dari jajaran pemerintah, hadir perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menyebutkan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat vital untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan pelaku industri.
Menurutnya, keselarasan pandangan ini menjadi fondasi utama dalam merancang skema pembiayaan dan regulasi tol yang adil.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional,” ujarnya.
Kristianto menuturkan, hasil dari FGD ini kelak dirangkum menjadi sekumpulan gagasan serta usulan yang diserahkan kepada pemerintah.
“Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper),” kata Kristianto
Berkas tersebut bakal diteruskan kepada pihak pemerintah sebagai bahan pertimbangan strategis dalam menentukan arah kebijakan jalan tol nasional.
ATI berharap rekomendasi ini mampu melahirkan kebijakan jalan tol yang adil dan berkelanjutan, sembari menjaga iklim investasi serta meningkatkan kemanfaatan tol bagi masyarakat.
