DENPASAR - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII menggandeng Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkokoh ekosistem pembiayaan kreatif pembangunan infrastruktur wilayah Bali.
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di tengah agenda Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali di Denpasar.
"Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk KPDBU melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga semakin banyak proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan secara berkelanjutan," ujar Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Lingkup kemitraan mencakup penyusunan regulasi yang mempermudah pemda menerapkan beragam skema pembiayaan alternatif, baik KPDBU maupun metode lain dari pemerintah pusat; sinergi pemanfaatan dukungan lembaga donor; serta pemantauan implementasi melalui debottlenecking.
Selain itu, kerja sama mencakup pengalokasian kewajiban fiskal, pendampingan pengadaan lahan, keberlanjutan persetujuan DPRD, fasilitasi pemenuhan hak regres sesuai kewenangan, hingga komitmen keutuhan proyek.
Termasuk pelaksanaan program penguatan kapasitas pembiayaan kreatif bagi pemda, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.
Andre menyampaikan bahwa kolaborasi ini wujud nyata komitmen PT PII melebarkan akses pemda pada skema pembiayaan inovatif.
"Kami optimistis akan meningkatkan kepercayaan dan minat pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuhnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A Fatoni, mengandalkan kerja sama ini dapat menggembleng kapasitas pemda mengoptimalkan instrumen pembiayaan kreatif demi percepatan pembangunan.
"Kami dari Kementerian Dalam Negeri terus mendorong agar creative financing berjalan dari sisi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha. Ini menjadi penting, karena menjawab beberapa persoalan utama pemerintah daerah," ujar Fatoni.
Kemitraan berdurasi tiga tahun ini ditargetkan membuahkan hasil cepat (quick win) berupa akselerasi pendampingan proyek Small Scale KPDBU, utamanya konservasi energi pada Alat Penerangan Jalan (APJ).
Keterlibatan PT PII pada ajang sosialisasi tersebut merefleksikan dukungan berkelanjutan dalam menaikkan kapasitas pemda terkait pembangunan infrastruktur.
Pada forum tersebut, PT PII membagikan pengalaman serta praktik terbaik pengembangan proyek KPDBU kepada para peserta pemda se-Bali.
PT PII aktif mendampingi proyek kabupaten/kota di Bali lewat fasilitasi capacity building serta bertindak sebagai pelaksana Project Development Facility (PDF) Kemenkeu.
Daerah yang sedang didampingi untuk memulai tahapan KPDBU meliputi Pemkot Denpasar, Pemkab Klungkung, dan Pemkab Tabanan.
