JAKARTA - Kawasan transmigrasi disiapkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan pembangunan desa berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentras) Viva Yoga Mauladi saat kegiatan Pembekalan Serentak Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, (26/7/2026).
Upaya ini dijalankan salah satunya dengan menerjunkan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 ke berbagai kawasan transmigrasi guna mendampingi pengembangan potensi unggulan daerah.
"Bagian dari turunan Asta Cita Presiden Prabowo adalah Tim Ekspedisi Patriot. Karena kami membangun dari bawah, dari desa, untuk memakmurkan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi," ujar dia.
Para peserta TEP diharapkan mampu berinteraksi dengan masyarakat serta menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah potensi lokal di kawasan transmigrasi.
"Kami ingin desa-desa itu menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat kebudayaan. Tim Ekspedisi Patriot kami terjunkan agar bisa berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan inovasi, kreasi, pandangan-pandangan baru yang dibutuhkan masyarakat setempat," ujarnya.
Pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan baru di wilayah yang sebelumnya terisolasi dan belum produktif.
Perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi telah mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya hingga berkembang menjadi desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi.
"Program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan tiga ibu kota provinsi," ujar dia.
Salah satu contoh keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi adalah Telang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang pada 2025 menjadi daerah dengan produksi beras tertinggi secara nasional.
Keberhasilan tersebut menunjukkan kawasan transmigrasi memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi apabila didukung inovasi, riset, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, kawasan transmigrasi di Tanjung Banon juga ditargetkan menjadi contoh nasional. Saat ini terdapat 504 rumah transmigrasi yang telah dibangun dan ditargetkan bertambah menjadi 1.000 unit sesuai minat masyarakat untuk pindah.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mewujudkan aspirasi masyarakat Tanjung Banon, Batam secara bertahap, termasuk percepatan penerbitan sertifikat lahan bagi warga yang sudah pindah.
"Aspirasi warga kami realisasikan setahap demi setahap. Masalah sertifikat, sekolah, hingga fasilitas umum kini mulai terwujud," ujar Menteri Iftitah, Senin (27/10/2025).
Kawasan transmigrasi di Tanjung Banon akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang nyaman, dengan dukungan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga rencana pembangunan Kampus Patriot yang bekerja sama dengan berbagai universitas terbaik di Indonesia untuk menyediakan program beasiswa S2 bagi SDM unggul.
Pemerintah juga berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan.
"Kami ingin transmigrasi bukan hanya perpindahan penduduk, tapi juga memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan. BP Batam dan Pemkot Batam telah melakukan langkah luar biasa," tutur Iftitah.
Hasil riset tim mahasiswa dan peneliti menemukan potensi besar di wilayah tersebut, termasuk kawasan Pantai Sembulang yang memiliki kedalaman laut lebih dari 20 meter dan berpotensi menjadi tempat berlabuhnya kapal besar hingga 300 ribu GWT.
"Potensi industri dan alam di sini luar biasa. Nanti hasil riset ini akan kami laporkan ke BP Batam untuk menentukan pengembangan ekonomi yang paling sesuai," katanya.
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah turut ditegaskan untuk membangun kawasan transmigrasi yang layak dan manusiawi.
"Kalau Menterinya saja nyaman tinggal di sini, insyaAllah masyarakatnya juga nyaman," kata Menteri Iftitah.
Kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi, BP Batam, dan Pemerintah Kota Batam menjadi kunci utama percepatan pembangunan kawasan Tanjung Banon agar berkembang menjadi pemukiman modern sekaligus pusat ekonomi baru di wilayah Batam bagian Selatan.
“Transmigrasi bukan program top down, tapi bottom up. Prioritas kami bagi daerah yang paling siap dan mendukung,” ujarnya.
Tanjung Banon pun menjadi tuan rumah perhelatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 tahun BP Batam.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah pusat, khususnya Menteri yang selama ini konsisten memberikan arahan dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan Tanjung Banon dan Pulau Rempang Co-City.
Amsakar juga mengumumkan pengembalian penuh selisih biaya rumah bagi masyarakat Tanjung Banon."Sekarang 100 persen dikembalikan kepada masyarakat. Sudah kami tetapkan dalam SK hasil koordinasi dengan Pak Menteri. Ini bukti keberpihakan kepada warga," tegasnya.
