Pengelolaan APBN Kementerian HAM Difokuskan untuk Pengawasan dan Transparansi

Pengelolaan APBN Kementerian HAM Difokuskan untuk Pengawasan dan Transparansi
Menteri HAM Natalius Pigai (sumber foto: NET)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pengelolaan anggaran kementeriannya difokuskan pada pengawasan, pemantauan, dan implementasi program agar setiap penggunaan APBN memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat layanan perlindungan HAM.

“Kami adalah kementerian satu-satunya yang menjaga dan mengawasi secara ketat, serius, profesional, jujur, imparsial, dan anti korupsi selama setahun ini. Meskipun anggaran tersebut ada sebagian untuk mendorong program prioritas nasional, kami lebih fokus pada pemantauan, pengawasan, mendorong efektivitas, pelaksanaan, dan implementasi supaya tercapai secara baik dan benar,” kata Pigai, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ia menegaskan seluruh masukan dari DPR RI akan menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan tugas kementerian agar selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Semua perintah, saran, dan masukan, akan kami laksanakan,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Dalam rapat pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran 2025, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran dan capaian kinerja Kementerian HAM sebagai kementerian baru. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, berharap sinergi semakin kuat. 

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi kolaborasi yang semakin progresif bagaimana menghadirkan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Sugiat, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa capaian serapan anggaran perlu diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan kementerian harus diukur dari kecepatan penyelesaian pengaduan, kepatuhan HAM dalam pemerintahan, efektivitas koordinasi lintas kementerian, serta perlindungan kelompok rentan.

Sejumlah anggota DPR lain juga memberi catatan: Anwar Sadad meminta sinkronisasi anggaran dan capaian fisik program, Tonny Nesar mendorong penguatan program di wilayah 3T, Anisah Syakur mengapresiasi perencanaan anggaran di tengah efisiensi, dan Meity Rahmatia menekankan reformasi kelembagaan agar layanan HAM semakin cepat dan mudah diakses.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index