JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang pemindahan satu narapidana warga negara Arab Saudi dari Indonesia.

Peluang ini menanggapi permohonan Duta Besar Arab Saudi dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (15/7). 

“Mekanisme pemindahan narapidana dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dibahas oleh kedua negara berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Yusril, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Yusril menjelaskan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga setiap langkah penyelesaian harus sesuai hukum Indonesia. Alternatif yang dibahas antara lain amnesti, grasi, dan pemindahan antarnegara. Ia menegaskan pemberian maaf atau kompensasi kepada keluarga korban tidak menghapus pidana jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam audiensi, Pemerintah Arab Saudi juga berharap ada pembahasan penyederhanaan layanan visa bagi warga Indonesia dan Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Yusril menyampaikan usulan akan diteruskan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Tentu akan dipertimbangkan apakah sistemnya memungkinkan untuk diubah menjadi visa online atau visa on arrival. Secara teknis, hal ini akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Duta Besar Arab Saudi Faisal Abdullah Al Amudi menyebut hubungan kedua negara terus berkembang positif, ditandai dengan komunikasi intensif antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pembentukan Dewan Kerja Sama Tertinggi, serta rencana investasi di sektor pelabuhan dan logistik.

Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi Kemenko Kumham Imipas dalam mendukung penguatan kerja sama hukum, keimigrasian, dan isu strategis lain antara Indonesia dan Arab Saudi.