JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keberadaan mafia atau kartel dalam pengelolaan ibadah haji merupakan sebuah fakta riil yang terjadi di lapangan.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ingin saya katakan, saya dimarahi banyak ormas, ulama. Saya sering menggunakan istilah ada kartel haji. Memang iya, Pak. Bapak sekalian mau marah saya sebutkan ada kartel haji, itu ada faktanya. Kartel haji itu fakta, Pak. Hampir di semua lini itu ada kartelnya," kata Dahnil dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Jakarta, Rabu (9/7/2026).
Kenyataan yang dinilai sangat memprihatinkan adalah latar belakang dari para pelakunya, di mana sebagian besar justru merupakan tokoh agama atau figur yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik.
"Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf Pak, para ustaz, para kiai, bisa jadi dari ormas macam-macam," ujarnya.
Guna memberantas praktik ilegal tersebut, pihak Kementerian Haji dan Umrah kini tengah memperketat pengawasan terhadap seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH/KBIHU).
"Kemarin kami agak ketat Pak, KBIH, KBIHU, semuanya kami razia. Bapak Ibu tahu nggak berapa miliar yang terpaksa kami sita dan kami OTT?" ungkapnya.
Proses pemantauan ketat ini dijalankan langsung oleh Direktorat Jenderal Pengendalian yang diperkuat oleh sejumlah aparatur yang memiliki rekam jejak di bidang penegakan hukum korupsi.
"Kebetulan di Haji itu ada Dirjen Pengendalian, Pak. Isinya teman-teman KPK yang kami rekrut di sini. Jadi di haji itu ada Dirjen Pengendalian namanya. Ini yang melakukan kendali terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai di haji," jelasnya.
Pihak otoritas juga memberikan perhatian serius pada kasus penipuan bermodus penawaran jasa badal serta dam yang berhasil meraup dana ilegal hingga puluhan miliar rupiah.
"Pak, yang kami tangkap langsung yang dilakukan oleh teman-teman KBIH misalnya, ada satu KBIH yang melakukan penipuan badal, penipuan dam. Dia bisa mengumpulkan puluhan miliar pada saat musim haji. Ada yang kami OTT dia sudah ngumpulin Rp2 miliar, Rp1,4 miliar. Itu kami tangkap-tangkapin karena kami tangkap di luar yurisdiksi hukum kami, maka nanti pas kembali itu langsung diambil oleh Polda. Misal Jawa Barat, ada beberapa yang langsung ketika mendarat itu langsung diambil, Pak," katanya.
Seluruh oknum yang terjaring dalam operasi ini nantinya akan langsung dilimpahkan kepada pihak penegak hukum di dalam negeri.
Dahnil menggarisbawahi bahwa persoalan pelik ini menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh segenap elemen umat Islam, mengingat para pelaku kerap kali menyalahgunakan status sosial keagamaan mereka.
"Pelakunya siapa? Mohon maaf, ini PR kami semua yang berasal dari ormas. Yang ustaz, yang berstatus ustaz, mengaku dirinya ustaz, mengaku dirinya ajengan, mengaku dirinya kiai. Ini PR kami semuanya dari kelompok Islam," ujarnya.
Bahkan, ditemukan pula kasus di mana salah seorang pengurus kelompok bimbingan haji mencoba menyuap petugas saat tertangkap basah membawa uang hasil penipuan.
"Bahkan ada satu pengurus KBIH yang tertangkap begitu, dia bawa Rp1,4 miliar dari penipuan-penipuan dam. Itu ketika ditangkap oleh petugas kami, apa Pak yang ditawarkan? 'Pak, kami bagi dua aja.' Bagi dua, Pak! Tapi kemudian tetap kami amankan, kemudian ditangkap di Jawa Barat," ungkap Dahnil.
Ia pun kembali mengingatkan bahwa segala bentuk tindakan menyimpang tersebut telah menodai esensi mulia dari ibadah haji, yang esensinya adalah membentuk akhlak serta moralitas umat, bukan dijadikan ladang meraup keuntungan pribadi.
"Saya mau katakan apa? Ini masalah peradaban dan keadaban, Pak. Islam, agama kami, harusnya itu menjadi-apalagi ibadah haji-itu harusnya menjadi sarana untuk memperbaiki peradaban dan keadaban," pungkasnya.
