JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata saat ini tengah mengkaji rencana untuk memperluas kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sebagai langkah strategis dalam mendongkrak angka kedatangan turis asing sekaligus memperkuat posisi tawar pariwisata domestik.
Berdasarkan laporan Antara pada Sabtu (27/6/2026), langkah ini dinilai sebagai instrumen krusial untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia, terlebih dengan ketatnya rivalitas antarnegara di Asia Tenggara yang juga gencar mempermudah aturan masuk bagi pelancong mancanegara.
Pihak Kementerian Pariwisata berpendapat bahwa kepraktisan akses masuk ke suatu wilayah menjadi elemen utama yang memengaruhi minat para wisatawan dunia.
Oleh sebab itu, penambahan daftar negara bebas visa dinilai mampu menjadi opsi efektif guna menggenjot volume kunjungan pelancong ke Indonesia.
Kementerian memperkuat rencana tersebut dengan mengacu pada data historis, khususnya pengalaman Indonesia di tahun 2016 kala meluncurkan fasilitas bebas visa bagi 169 negara.
Melalui riset bersama yang dirilis World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, skema tersebut terbukti mendongkrak minat kunjungan turis asing hingga 24 persen serta membantu membuka sekitar 400.000 lapangan pekerjaan baru.
"Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan kedatangan wisatawan," kata Kementerian Pariwisata.
Merujuk pada estimasi yang dipaparkan dalam laporan tersebut, pemanfaatan kebijakan BVK secara maksimal diproyeksikan bisa memicu kenaikan permintaan liburan hingga 32,4 persen.
Persentase tersebut memperlihatkan adanya prospek cerah dari regulasi kemudahan akses dalam memajukan industri pariwisata domestik.
Langkah perluasan visa kunjungan ini juga menjadi bagian dari taktik Indonesia dalam memenangkan kompetisi di level regional.
Sejumlah negara tetangga layaknya Thailand, Malaysia, dan Singapura terpantau sudah mengadopsi regulasi visa yang jauh lebih longgar demi menarik perhatian pelancong global.
Melihat situasi tersebut, Indonesia dipandang wajib menyelaraskan kebijakannya agar tetap mampu bersaing sebagai destinasi liburan favorit, khususnya untuk kategori wisata alam, adat budaya, serta potensi bahari yang menjadi magnet utama.
Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa aturan perjalanan yang lebih dinamis tidak sekadar menambah volume turis, melainkan ikut memperkokoh posisi Indonesia di kancah pariwisata internasional.
Di samping memicu pertumbuhan kuantitas pelancong, perluasan skema BVK ini juga diprediksi membawa stimulus ekonomi yang lebih masif.
Berbagai sektor usaha mulai dari akomodasi perhotelan, logistik transportasi, kuliner, hingga pelaku UMKM lokal diproyeksikan ikut berkembang seiring meningkatnya arus kedatangan wisatawan.
Bidang pariwisata sendiri sejauh ini menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia, baik sebagai penyumbang devisa negara maupun wadah penyerap tenaga kerja.
Lewat kenaikan angka kunjungan pelancong, dampak domino terhadap perputaran ekonomi di daerah diprediksi bakal makin meluas, khususnya di pusat wisata seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Danau Toba.
Walaupun program ini menawarkan prospek yang menjanjikan, otoritas terkait menekankan bahwa regulasi perluasan bebas visa ini masih berada dalam fase kajian mendalam antar-kementerian.
Proses evaluasi berkala tetap dijalankan guna menjamin kebijakan ini selaras dengan koridor kepentingan nasional, meliputi sektor keamanan, dinamika diplomatik, hingga efek ekonomi untuk jangka panjang.
Pemerintah pun masih menyaring negara-negara mana saja yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam daftar perluasan fasilitas BVK tersebut.
Prioritas utama akan ditujukan kepada negara-negara yang memiliki potensi kunjungan tinggi serta mampu memberikan kontribusi ekonomi nyata untuk Indonesia.
