JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan membuka delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru guna memacu kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keterpaduan sistem dan kemudahan akses.
"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Kedelapan fasilitas MPP yang segera diresmikan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Melalui agenda peresmian ini, akumulasi jumlah MPP yang telah didirikan bakal bertambah dari yang semula 305 menjadi 313 unit di seluruh penjuru Indonesia.
Otok menjelaskan bahwa penambahan kuantitas MPP tersebut diharap mampu memperkuat kolaborasi strategis antara instansi kementerian/lembaga dengan pihak pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik.
Sejalan dengan ekspansi pusat pelayanan tersebut, pembenahan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola MPP turut dijadikan fokus utama demi mewujudkan pola pelayanan yang lebih efektif, responsif, sekaligus inklusif.
Berdasarkan penjelasannya, kapabilitas SDM di bagian operasional MPP terus ditingkatkan agar tidak hanya cakap dalam meraih target teknis belumlah cukup, melainkan juga memiliki kepekaan emosional serta kepedulian yang mendalam terhadap kebutuhan para kelompok rentan.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, rangkaian acara bertajuk "Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif" ini bakal diisi pula dengan kegiatan seminar peningkatan kecakapan SDM operasional MPP pada sesi siang hari.
Program tersebut juga melibatkan pelatihan khusus terkait sensitivitas pelayanan yang ditujukan untuk kelompok rentan.
Pelaksanaan seminar ini ditargetkan untuk memperkuat pemahaman para aparatur pelayanan publik, khususnya petugas garda terdepan (frontliner) serta jajaran manajemen pengelola MPP, agar dapat menghadirkan pelayanan yang berkeadilan, adaptif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
