JAKARTA - Motif dendam di balik kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, mulai terungkap setelah pihak Oditurat Militer melimpahkan berkas perkara 4 prajurit TNI ke pengadilan.
Motif Dendam di Kasus Andrie Yunus Diungkap: Korban Tak Kenal 4 Prajurit
Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, secara resmi mengumumkan hasil pendalaman sementara terkait motif aksi kriminal yang menimpa aktivis hak asasi manusia tersebut.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tindakan keji yang dilakukan oleh para tersangka didasari oleh perasaan dendam pribadi.
Hal ini disampaikan oleh Andri usai menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis, 16 April 2026.
Meskipun motif dendam pribadi telah disebutkan secara eksplisit, pihak Oditurat Militer masih enggan merinci lebih jauh mengenai pemicu spesifik dari dendam tersebut.
Penjelasan mendalam mengenai latar belakang konflik antara para prajurit dan korban dijadwalkan akan dibacakan dalam sidang perdana pada 29 April 2026 mendatang.
Hingga saat ini, publik masih menunggu kepastian apakah dendam tersebut murni persoalan individu atau berkaitan dengan aktivitas profesional korban.
Daftar Tersangka dari Oknum Prajurit BAIS TNI
Penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa pelaku penyerangan ini melibatkan anggota aktif dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Berikut adalah daftar 4 prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka:
Kapten Nandala Dwi Prasetia (NDP): Perwira menengah yang diduga memiliki peran sentral dalam koordinasi aksi di lapangan.
Lettu Sami Lakka (SL): Anggota dengan pangkat Letnan Satu yang turut serta dalam perencanaan eksekusi terhadap korban.
Lettu Budhi Hariyanto Widhi (BHW): Prajurit lainnya yang teridentifikasi terlibat langsung dalam rangkaian peristiwa penyiraman.
Serda Edi Sudarko (ES): Bintara yang masuk dalam daftar tersangka utama yang berkas perkaranya kini telah dilimpahkan.
Kejanggalan Motif yang Disoroti Tim Advokasi
Motif dendam pribadi yang dilontarkan oleh pihak militer memicu gelombang tanya dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan bahwa klaim tersebut sangat tidak masuk akal mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa Andrie Yunus sama sekali tidak mengenal para pelaku.
Fadhil mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah dendam pribadi bisa menggerakkan sekelompok prajurit terlatih untuk melakukan serangan terencana terhadap orang asing bagi mereka.
Berdasarkan temuan sementara dari TAUD, terdapat kemungkinan jumlah pelaku mencapai 16 orang, jauh lebih banyak dari 4 tersangka yang saat ini diproses.
Hal ni memperkuat dugaan bahwa serangan tersebut bukanlah tindakan spontan akibat masalah pribadi, melainkan sebuah operasi yang sistematis.
Pihak kuasa hukum mendesak agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, melainkan harus mampu menyentuh aktor intelektual yang memberikan perintah.
Penolakan Terhadap Sidang di Peradilan Militer
Selain menyoroti motif, TAUD juga menyatakan penolakan tegas terhadap proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Fadhil menegaskan bahwa tindak pidana penyiraman air keras adalah kejahatan umum, bukan tindak pidana militer murni.
Oleh karena itu, seharusnya para tersangka diadili di peradilan umum agar prosesnya berjalan lebih transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat luas secara akuntabel.
Ketidakhadiran mekanisme hakim ad hoc dalam peradilan militer juga dikhawatirkan akan membatasi objektivitas putusan.
Pihak keluarga dan aktivis HAM mendorong agar pemerintah dan pimpinan TNI memastikan bahwa persidangan ini bukan sekadar formalitas belaka.
Mereka menuntut jaminan bahwa keadilan bagi Andrie Yunus akan ditegakkan tanpa ada upaya untuk menutupi fakta-fakta penting di balik serangan tersebut.
Kesimpulan
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kini berada di persimpangan krusial antara penegakan hukum militer dan tuntutan keadilan publik.
Klaim motif dendam pribadi dari 4 prajurit TNI dianggap sebagai anomali oleh tim kuasa hukum korban, mengingat tidak adanya interaksi sebelumnya antara pelaku dan korban.
Publik kini tertuju pada persidangan 29 April 2026 untuk melihat apakah aktor utama dan motif sebenarnya dapat diungkap secara terang benderang atau justru tetap menjadi misteri dalam lingkup peradilan militer.
