JAKARTA - Langkah menekan kebergantungan pembangunan jaringan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperbesar porsi swasta memerlukan dukungan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Kepastian hukum menjadi salah satu elemen utama supaya investasi pada lini jalan tol tetap bernilai jual, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan serta pengambilan keputusan investasi jangka panjang bagi para pemodal.
Hal ini menjadi salah satu topik krusial dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diprakarsai oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8).
FGD tersebut mengulas aneka isu strategis pada bisnis tol sekaligus membuka ruang komunikasi konstruktif, strategis, dan solutif di antara para pemangku kepentingan guna menyelaraskan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk mendorong skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan peran investasi swasta serta pemenuhan mutu pelayanan tol yang optimal bagi publik.
Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo menekankan krusialnya sinergi antarpihak dalam mendirikan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.
Perbincangan pada FGD mencakup beragam topik, meliputi investasi jalan tol yang layak bank dan berkelanjutan, kepastian pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), formulasi penyesuaian tarif, penerapan pembagian risiko secara adil, hingga pengelolaan aneka dinamika usaha guna merawat kepercayaan investor dan lembaga keuangan.
Aneka isu seperti integrasi jalan tol, optimalisasi ruang milik jalan tol, Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), sampai penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) turut dibahas secara kolaboratif dengan memperhitungkan kondisi jaringan, tuntutan pelayanan, struktur pembiayaan, serta keberlangsungan investasi.
Mantan Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang kini menjabat sebagai Dean & CEO ADB Institute menerangkan bahwa pembangunan jalan tol menyimpan dampak ekonomi yang jauh lebih luas ketimbang sekadar pengadaan sarana transportasi.
“Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kami perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ucap Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Mantan Menteri Keuangan Dr. M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics memberikan tanggapannya.Menurut penjelasannya, di tengah kondisi APBN yang amat terbatas saat ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur memegang peranan amat krusial.
“Sangat boleh jadi, APBN kami tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi. Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kami harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Chatib Basri.
Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D., turut memaparkan sudut pandangnya.
“Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” ujar Yudhistira.
Saat ini, total panjang jaringan tol beroperasi telah menembus 3.115 km dengan akumulasi nilai investasi melebihi Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga industri jalan tol memegang peranan penting sebagai tulang punggung konektivitas serta laju ekonomi nasional.Dengan demikian, pengembangan sektor industri tol wajib berjalan selaras dengan peningkatan standar pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengutarakan bahwa industri jalan tol telah bergeser dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian integral ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang menopang pergerakan warga, distribusi logistik, laju pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kawasan.Oleh sebab itu, peningkatan mutu layanan dan keselamatan pengemudi harus berjalan berdampingan dengan kelangsungan iklim investasi lewat penyelarasan arah kebijakan bersama.
"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri. Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kami tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," ujar Rivan.
Penyelenggaraan FGD ini mempertegas peran ATI selaku mitra strategis Pemerintah dalam merancang iklim investasi tol yang sehat serta transparan.ATI berkomitmen menghadirkan ekosistem jalan tol yang sanggup memberikan nilai berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri sebagai bagian dari pembangunan nasional.