JAKARTA – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendorong penguatan skema pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan porsi investasi pihak swasta.Upaya ini dinilai krusial di tengah terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah untuk menopang pembangunan infrastruktur jalan tol di Tanah Air.
Isu tersebut menjadi agenda utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bakal digelar ATI pada Rabu (12/8/2026) mendatang di Jakarta.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menegaskan bahwa ATI siap mendukung program pemerintah guna mendongkrak mutu pelayanan publik, keselamatan berkendara, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan, dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Sampai saat ini, bentangan jaringan jalan tol aktif di Indonesia sudah menembus 3.115,98 kilometer (km) yang terbagi ke dalam 76 ruas dan dioperasikan oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).Total nilai investasi untuk seluruh ruas yang sudah berfungsi mencapai angka Rp 668 triliun.
Apabila digabungkan dengan proyek ruas yang masih dalam tahap pengerjaan maupun persiapan, estimasi nilai investasi jalan tol diproyeksikan dapat menyentuh hampir Rp 1.000 triliun.
Pihak ATI menyebutkan bahwa kebutuhan akan inovasi regulasi serta skema pembiayaan baru makin mendesak mengingat anggaran pemerintah memiliki keterbatasan.Di samping itu, mayoritas ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada pada tahap awal hingga pertengahan dari siklus pengembalian modal.
Situasi ini menuntut penyesuaian struktur keuangan yang sehat demi mempertahankan kelangsungan bisnis jalan tol untuk jangka panjang.
Tantangan di sektor transportasi ini juga dipicu oleh maraknya armada kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).Kehadiran truk dengan muatan serta ukuran melebihi batas tersebut dinilai mempercepat tingkat kerusakan fisik jalan sekaligus membahayakan para pengguna jalan lain.
Forum FGD ATI kelak bakal menghadirkan bermacam-macam elemen pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah, DPR, lembaga negara, akademisi, pelaku industri, sektor perbankan, sampai para investor.
Muara dari FGD tersebut nantinya disusun menjadi bentuk dokumen rekomendasi kebijakan berupa White Paper.Berkas itu akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah saat merumuskan regulasi jalan tol nasional yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kemanfaatan maksimal bagi publik serta menunjang percepatan pembangunan Indonesia.
“Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," tandasnya.