JAKARTA - Kementerian Sosial mendirikan Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) selaku tim ad hoc guna mengawal akselerasi pendirian Sekolah Rakyat permanen.
Pembentukan TP2SR tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk mendampingi pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di lokasi-lokasi rintisan.
Sebab 61 titik ini belum seluruhnya masuk dalam kuota 100 lokasi pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena terganjal masalah administratif lahan.
"Kalau tahun ini kami tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi," ujar Wamensos Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (6/8/2026).
Puluhan lokasi Sekolah Rakyat rintisan tersebut, sambungnya, merupakan prioritas mendesak lantaran sudah berjalan memanfaatkan sarana sementara yang daya tampungnya diperkirakan cuma tahan paling lama satu tahun.
Bila fisik bangunan permanen tidak direalisasikan tahun ini, puluhan sekolah rintisan itu terancam gulung tikar sebab tidak sanggup lagi menampung peserta didik baru.
Guna melakukan aksi nyata di bawah komando Wamensos Agus Jabo, TP2SR Kemensos bakal menyelenggarakan Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 mendatang.Agenda tersebut hendak mempertemukan 57 Pemerintah Daerah yang membawahi 61 SR rintisan tersebut.
Forum ini turut ditujukan demi menjalin kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, sampai Perhutani.
"Tugas kami adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi," tegasnya.
Agus Jabo kembali menekankan bahwa pembentukan tim tersebut guna melaksanakan pendampingan, pengawasan, serta pemantauan dinamika pembangunan Sekolah Rakyat secara berkesinambungan.
"Supaya kami bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari," ujarnya.
Dalam mengatur aspek teknisnya, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditetapkan menjadi Ketua TP2SR.
Unit kerja ini bertugas mengolah data, mengoordinasikan penyelesaian kendala di daerah, hingga memberikan pendampingan sampai tahap konstruksi dimulai.
Mengakhiri rapat, Wamensos Agus Jabo menginstruksikan TP2SR untuk langsung bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait menjelang agenda desk.
"Hari Senin (10 Agustus) kami akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kami minta SK agar bisa segera bekerja," pungkasnya.